Langkah Hukum Kandas, Status Tersangka Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Tetap Sah

TEBARAN.COM,MAKASSAR — Pengadilan Negeri (PN) Makassar resmi menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin. Putusan ini menegaskan bahwa status tersangka Bahtiar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Tahun Anggaran 2024 dinyatakan tetap sah secara hukum.

​Persidangan perkara dengan nomor registrasi 50/Pid.Pra/2026/PN Mks tersebut diputus oleh Hakim Tunggal PN Makassar, Arwana, pada Senin (9/11).

​Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Soetarmi, menyambut baik putusan sidang tersebut. Menurutnya, penolakan Praperadilan ini membuktikan bahwa proses hukum yang dijalankan oleh penyidik telah mematuhi koridor yang berlaku.

​”Putusan penolakan permohonan Praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap BB [Bahtiar Baharuddin] telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujar Soetarmi usai persidangan.

​Pertimbangan Hakim: Praperadilan Hanya Menguji Aspek Formil

​Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Arwana menekankan bahwa wewenang pemeriksaan Praperadilan strictly terbatas pada pengujian aspek formil penyidikan, bukan untuk menilai substansi atau materi pokok perkara.

​Hakim menilai dalil pembelaan dari pihak Bahtiar—yang menyatakan dirinya selaku kepala daerah tidak bertanggung jawab maupun terlibat langsung dalam kegiatan teknis pengadaan bibit nanas—sudah memasuki ranah pembuktian perkara pokok. Pembuktian mengenai keterlibatan atau ketidakterlibatan tersebut merupakan domain yang nantinya harus diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bukan di tingkat Praperadilan.

​Keabsahan Alat Bukti dan Syarat Penetapan Tersangka

​Terkait keberatan tim kuasa hukum Bahtiar mengenai penggunaan alat bukti oleh penyidik, hakim menyatakan pihak pemohon tidak mampu menguraikan secara spesifik dan jelas alat bukti mana yang diklaim diperoleh secara tidak sah (unlawful evidence).

​Lebih lanjut, hakim menegaskan batasan-batasan berikut:

• ​Alat Bukti Penyidikan Sebelumnya: Alat bukti yang diperoleh pada proses penyidikan terdahulu tetap sah dan dapat dipergunakan oleh penyidik sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya.
• ​Kecukupan Alat Bukti Baru: Kejati Sulsel terbukti telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Bahtiar Baharuddin sebagai tersangka.

​Dengan ditolaknya gugatan Praperadilan ini, proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Pemprov Sulsel TA 2024 dipastikan berlanjut ke tahap berikutnya hingga persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar.