PSEL Tamalanrea Masih Dikaji, Pemkot Makassar Fokus Pastikan Kepastian Lahan dan Efisiensi Anggaran

TEBARAN.COM,MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar masih melakukan pengkajian teknis terkait rencana pembangunan Proyek Strategis Energi Listrik (PSEL) di kawasan Tamalanrea. Meskipun proyek tersebut telah masuk dalam agenda nasional, pelaksanaannya masih memerlukan sejumlah penyesuaian, terutama terkait status lahan dan regulasi yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Zulkifli Nanda, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat terakhir bersama Kementerian Keuangan, PSEL tetap direncanakan berlokasi di Tamalanrea. Namun, realisasinya masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 109 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk proyek tersebut.

“Pemerintah kota harus menyediakan lahan yang menjadi aset resmi. Sementara lahan di Tamalanrea bukan merupakan aset Pemkot, sehingga perlu dibahas secara teknis agar sesuai dengan regulasi terbaru,” ujar Zulkifli.

Ia menegaskan, meskipun PSEL merupakan bagian dari proyek strategis nasional, pelaksanaannya di Makassar tidak dapat dilakukan tanpa adanya kepastian status lahan yang akan digunakan.

Di sisi lain, Zulkifli menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, hasil penghematan dari belanja perjalanan dinas telah dialihkan untuk sektor-sektor yang lebih mendesak dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Hasil pemotongan perjalanan dinas kita arahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur persampahan,” katanya.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Makassar yang menetapkan tiga sektor utama sebagai fokus pembangunan tahun 2027, yakni pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan persampahan.

Keberadaan PSEL di Tamalanrea diharapkan mampu memperkuat kapasitas energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, Pemkot Makassar memastikan proyek tersebut akan dijalankan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, keberlanjutan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.