Wacana Pengunduran Diri Wapres Gibran: NasDem Pertanyakan Ketegasan dan DPR Tegaskan Prosedur Konstitusi

TEBARAN.COM,JAKARTA — Isu mengenai niatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya memicu respons dari kalangan legislatif. Partai NasDem dan jajaran anggota DPR RI menegaskan bahwa segala proses terkait pengunduran diri seorang pimpinan negara wajib tunduk pada mekanisme ketatanegaraan serta konstitusi yang berlaku.
​Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa partainya hingga kini belum menentukan sikap resmi. NasDem masih menunggu arahan dari sang Ketua Umum, Surya Paloh, sembari menegaskan komitmen untuk mengawal prosedur konstitusional.
​”Untuk saat ini, kami di Partai NasDem belum menyatakan sikap karena belum ada arahan dari Ketua Umum. Namun NasDem siap mengikuti prosedur konstitusional yang ada. Jadi sekali lagi, saat ini kami masih menunggu arahan Ketum Pak Surya Paloh,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
​Menanggapi niatan Gibran yang disebut-sebut ingin membuktikan keabsahan jenjang pendidikannya, Sahroni menekankan pentingnya ketaatan pada aturan hukum. Ia mengingatkan bahwa pejabat setingkat wakil presiden tidak bisa mengundurkan diri secara sembarangan tanpa melewati tahapan formal.
​”Apapun niat dan keputusannya harus dilaksanakan sesuai prosedur. Kan di negara ini, apalagi posisi pimpinan tertinggi, tidak bisa asal mundur. Jadi semua pihak ikuti saja prosedur yang ada,” ujarnya.
​Hentikan Drama Politik, Utamakan Pelayanan Publik
​Pandangan serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim. Ia mendesak agar persoalan wacana pengunduran diri ini diproses secara cepat dan transparan sesuai konstitusi, agar dinamika politik tidak sampai mengganggu fokus pembangunan nasional.
​Hermawi menilai, dinamika politik yang berlarut-larut berpotensi menyita energi bangsa serta menghambat pelayanan publik bagi masyarakat luas.
​”Niat mundur sebagai wapres harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi. Kita harus menyudahi drama ini secepat mungkin agar bangsa ini pulih kembali dan segera mengejar ketertinggalannya dalam berbagai hal,” ujar Hermawi.
​Ia menambahkan, pemerintah dan DPR harus tetap memprioritaskan kepentingan rakyat di atas intrik politik. “Rakyat harus tetap menjadi fokus, pelayanan harus menjadi sentral menuju kemajuan dan menyejahterakan. Terlalu banyak waktu yang kita buang hanya untuk urusan-urusan yang memperlambat pelayanan publik,” tegasnya.
​Keputusan Pengunduran Diri Bukan di Tangan Presiden
​Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, meluruskan kesalahpahaman terkait prosedur pengunduran diri seorang wakil presiden. Doli menegaskan bahwa persetujuan pengunduran diri Wapres tidak berada di tangan Presiden, melainkan diproses oleh DPR RI sesuai UUD 1945.
​”Keputusannya bukan di Pak Presiden. Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, tidak ada aturan seperti itu,” terang Doli.
​Doli juga mengimbau publik dan media untuk tidak berspekulasi berlebihan. Pasalnya, isu pengunduran diri Gibran hingga saat ini masih berupa pengandaian dan DPR belum menerima fisik surat pengunduran diri resmi.
​”Jangan di-spin, sekali lagi ini kan pertanyaannya seandainya. Seandainya kalau seperti itu, nah nanti DPR lagi yang menilai pengunduran diri itu, bukan presiden,” pungkas Doli.