Bagaimana Pengelola Dapur MBG Penuhi Standar BGN? APPMBGI Sarankan Prioritaskan SLHS

TEBARAN.COM,JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan standar operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Setiap pengelola dapur kini diwajibkan memenuhi empat sertifikasi utama, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta ISO 22000.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, dan kehalalan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras atau Bro Rivai, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah BGN tersebut.

“Keamanan pangan adalah harga mati dalam menyukseskan program nasional ini. Keempat sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi jaminan kesehatan, keselamatan, dan kehalalan makanan bagi para penerima manfaat,” ujar Bro Rivai dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Ia mengatakan APPMBGI saat ini aktif mendampingi pengusaha lokal dan pengelola dapur di berbagai daerah untuk mempercepat proses pengurusan dokumen wajib agar operasional dapur tidak terkendala.

Dalam ketentuan tersebut, SLHS menjadi syarat dasar operasional MBG" href="https://tebaran.com/tag/dapur-mbg/">dapur MBG. Sertifikat yang diterbitkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota itu menjadi bukti bahwa dapur telah memenuhi standar higiene sanitasi sesuai Permenkes Nomor 14 Tahun 2021.

Selain itu, pengelola dapur juga diwajibkan memiliki Sertifikat Halal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sertifikasi ini menjamin seluruh proses produksi makanan bebas dari unsur haram dan najis, mulai dari bahan baku hingga penyimpanan.

BGN juga mewajibkan penerapan sistem HACCP di setiap MBG" href="https://tebaran.com/tag/dapur-mbg/">dapur MBG. Sistem manajemen preventif internasional tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko bahaya biologis, kimia, maupun fisik dalam proses produksi pangan.

Sementara itu, sertifikasi ISO 22000 didorong untuk diterapkan pada dapur berskala besar atau yang menjalin kemitraan jangka panjang dengan BGN. Standar internasional ini mengintegrasikan sistem HACCP dengan manajemen mutu guna meningkatkan profesionalisme tata kelola pangan.

APPMBGI menyarankan pengelola dapur baru memprioritaskan pengurusan SLHS terlebih dahulu, disusul Sertifikat Halal, penerapan HACCP, dan terakhir sertifikasi ISO 22000.

Melalui penerapan regulasi yang lebih ketat tersebut, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya berhasil dalam penyaluran, tetapi juga menjadi percontohan nasional dalam penerapan standar keamanan pangan dan sanitasi.