Pemkot Habiskan Rp 83 Milliar ABPD Untuk Covid-19, DPRD Makassar: Tak Tahu Ke Mana Saja Uang Sebanyak Itu Dihabiskan.
RAGAM.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar baru saja merilis hasil rekapitulasi penyesuaian APBD tahun 2020 pada biaya tidak terduga (BTT) . Pada hasil rekapitulasi itu diketahui Pemkot telah mengelurkan sebanyak Rp 83 miliar untuk anggaran Covid-19. Namun belum diketahui untuk apa saja detail pengelurannya.
Merespon hal tersebut, Anggota Badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar Anton Paul Goni mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima rincian penggunaan belanja anggaran Covid-19 dari pemerintah kota. Ia mengaku tak tahu ke mana saja uang sebesar itu dihabiskan.
“Kita ingin perincian anggaran yang jelas. Sampai saat ini kami belum terima rincian belanja anggaran tersebut sesuai permintaan Banggar pada rapat terakhir. Kita tidak terlalu mengerti apa saja kegiatan pemerintah kota terkait penanganan Corona ini,” terang Anton, dikutip dari Portalmakassar, Sabtu (12/6/2020).
anggaran parsial tahap satu tercatat Rp 179,7 miliar lebih diambil dari BTT APBD Pokok 2020 sebesar Rp 30 miliar dan penambahan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu atau SILPA tahun 2019 sebesar Rp 149,7 miliar lebih.
Yang sudah digunakan kurang lebih Rp 83 miliar. Sementara muncul lagi perencanaan untuk parsial kedua. Sudah dianggarkan kurang lebih Rp 80 miliar.
Ia menyebut ada 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan anggaran tersebut. Namun belum melaporkan rincian anggarannya. Ketiganya adalah dinaa sosial, dinas kesehatan dan BPBD.
Politisi PDI-P tersebut menyebut ketiga OPD tersebut hanya menyampaikan laporannya secara umum tidak terperinci. Shingga informasi yang ia serap tidak secara menyeluruh.
“Jika masyarakat pertanyakan, saya rasa wajar. Dan kami hanya bisa menyampaikan seadanya. Karena kami pun mendapat informasi yang minim dari pemerintah kota,” tegas Anton.
Lebih lanjut ia berujar, ia berharap ketiga OPD tersebut segera melaporkan rincian penggunaan anggaran untuk Covid-19 ini dengan detail dan baik. Menurutnya, ini sudah menjadi tuntutan publik sehingga harus menjadi perhatian.
“Banggar DPRD maunya dirincikan, belanjanya untuk apa saja. Makanya rapat terakhir sekitar 10 hari lalu kita tunda rapatnya, untuk memberi kesempatan mempersiapkan rincian penggunaannya. Tetapi sampai hari ini belum ada,” jelas Anton.
