Muhammadiyah Buka Suara Soal Skandal Penyadapan Ilegal Tokoh Bangsa: Minta Pengusutan Transparan dan Adil

TEBARAN.COM,SURABAYA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, angkat bicara mengenai skandal penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah tokoh penting nasional, mulai dari pejabat negara, pengusaha, media, hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas).
​Haedar menegaskan bahwa seluruh proses hukum atas kasus yang kini tengah ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tersebut harus berjalan secara jujur, obyektif, dan terbuka di hadapan publik.
​”Setiap proses yang ada kaitannya dengan hukum, tegakkan hukum dengan adil, objektif, dan transparan. Saya yakin ini fondasi kita karena kita adalah negara hukum,” tegas Haedar usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsurabaya), Kamis.
​Penyadapan Berlangsung 2025–2026, Sasar Presiden hingga Tokoh Ormas
​Kasus yang menyedot perhatian publik ini terungkap setelah Bareskrim Polri membongkar praktik penyadapan tanpa prosedur resmi yang berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026.
​Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengonfirmasi bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni LSP, ASN, dan EH. Target operasi penyadapan ilegal tersebut terbilang sangat luas dan sensitif, menduga menyasar Presiden Prabowo Subianto, jajaran pejabat negara, elit politik, pegiat LSM, insan pers, hingga tokoh-tokoh ormas.
​Dukungan untuk Kepemimpinan Nasional & Imbauan Agar Tak Terpecah
​Di tengah goncangan isu ini, Haedar Nashir menyatakan dukungannya agar roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berjalan tegak lurus di atas koridor konstitusi demi kemakmuran rakyat.
​”Kita mendukung langkah-langkah Presiden untuk tetap memimpin bangsa dan negara ini berbasis pada konstitusi dan untuk sebesar-besarnya hajat hidup rakyat, untuk persatuan, keadilan, serta kemakmuran,” ungkapnya.
​Menyikapi suasana politik dan sosial yang menghangat, Haedar meminta seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi penanganan kasus ini dengan kepala dingin. Perbedaan pandangan dan diskusi publik dianggap wajar, namun jangan sampai memicu perpecahan atau konfrontasi terbuka antarkelompok.
​”Karena sudah ditangani oleh pihak yang berwajib dan berotoritas, masyarakat diminta tetap tenang. Boleh berdiskusi dan berdinamika, tetapi jangan sampai kita terbagi-bagi dan saling berkonfrontasi,” imbaunya.
​Pesan Khusus untuk Warga Muhammadiyah
​Mengakhiri pernyataannya, Haedar mengingatkan seluruh kader dan warga Muhammadiyah agar terus menjaga organisasi sebagai “rumah bersama” yang selalu hadir membawa solusi serta manfaat nyata bagi masyarakat luas.
​”Jadikan Muhammadiyah itu rumah untuk semua, tetap memberi suluh dan manfaat bagi kehidupan orang banyak. Masih banyak masyarakat kita yang hidupnya susah, dan itu menjadi tugas kita bersama untuk melayani mereka,” pungkas Haedar.