Pemkot Makassar Siapkan Perwali Aksesibilitas untuk Wujudkan Kota Inklusif

TEBARAN.COM,MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk membangun kota yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor guna memastikan setiap warga memiliki akses setara terhadap fasilitas publik, mulai dari trotoar, taman kota, hingga ruang interaksi sosial yang aman dan nyaman.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Ia menilai desain kota harus responsif terhadap kebutuhan ragam disabilitas agar tidak ada warga yang merasa terpinggirkan dalam menikmati ruang publik.

“Kota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua. Kita ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan secara kolaboratif,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Appi saat menerima audiensi Yayasan Kota Kita Surakarta (Kota Kita) bersama Komisi Nasional disabilitas dan sejumlah organisasi penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12/5/2026).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Eksekutif Kota Kita, Ahmad Rifai, serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.

Audiensi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan perspektif antara pemerintah, lembaga, dan komunitas dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan implementatif.

Langkah tersebut diharapkan melahirkan kebijakan konkret yang tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa kota yang maju adalah kota yang mampu merangkul seluruh warganya tanpa terkecuali.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar akan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur standar pembangunan berbasis inklusivitas.

Appi menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, agar menjadikan aspek aksesibilitas sebagai prioritas utama dalam setiap pembangunan.

“Tidak boleh ada satu pun bangunan di Makassar yang luput dari prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi bagian utama sejak tahap perencanaan,” tegasnya.

Munafri juga menyebut awal masa pemerintahannya menjadi momentum strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik terhadap pembangunan baru maupun penyesuaian infrastruktur yang telah ada.

Politisi Partai Golkar itu ingin memastikan setiap perubahan ke depan mengarah pada kota yang lebih ramah bagi seluruh kalangan.

Dalam upaya memperkuat perspektif kebijakan, Pemkot Makassar juga mulai melibatkan perwakilan penyandang disabilitas dalam tim ahli pemerintah kota. Salah satunya dengan menghadirkan figur disabilitas, Nadila, untuk memberikan sudut pandang langsung dalam proses perumusan kebijakan.

“Sudut pandang kita belum tentu sama dengan teman-teman disabilitas. Karena itu, kita butuh perspektif dari dalam agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga mendorong adanya pertemuan rutin dan intensif bersama para pemangku kepentingan, termasuk Yayasan Kota Kita Surakarta, agar gagasan kota inklusif tidak berhenti pada konsep semata, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata secara bertahap.

Selain infrastruktur fisik, Munafri menekankan pentingnya kelengkapan fasilitas pendukung, seperti rambu atau penanda bagi penyandang disabilitas hingga akses di dalam gedung, termasuk lift yang ramah disabilitas.

Appi berharap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan organisasi seperti Komisi Nasional Disabilitas dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.

Perwali yang tengah disusun itu ditargetkan menjadi panduan detail yang wajib dipatuhi seluruh pihak.
“Ini harus kita bahas bersama. Kami butuh masukan dari semua pihak agar kebijakan yang lahir benar-benar kuat, aplikatif, dan bisa kita jalankan bersama,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa inisiatif yang tengah didorong bersama Pemerintah Kota Makassar merupakan bentuk konkret dukungan terhadap visi Wali Kota Makassar dalam mewujudkan kota inklusif.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi telah diarahkan pada langkah-langkah operasional dengan melibatkan langsung penyandang disabilitas dalam proses pembangunan kota.

“Intinya, proyek ini merespons visi besar Pak Wali Kota tentang kota inklusif,” ujarnya.

“Apa yang kami lakukan adalah upaya konkret untuk mendukung itu, dengan memastikan teman-teman disabilitas ikut terlibat dan berkontribusi sehingga ide dan kebutuhan mereka masuk dalam kerangka pembangunan kota,” sambung Ahmad Rifai.

Ia menjelaskan, keterlibatan penyandang disabilitas menjadi kunci penting agar pembangunan fasilitas publik seperti taman, trotoar, dan jalan benar-benar ramah dan dapat diakses seluruh kalangan.

Lebih lanjut, Rifai menekankan pentingnya kehadiran Perwali sebagai payung hukum yang lebih teknis dan implementatif dalam menjamin aksesibilitas ruang publik.

Meski saat ini telah ada regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas, menurutnya masih diperlukan aturan turunan yang lebih spesifik.
“Kalau Perda sudah ada, tapi Perwali ini akan lebih menukik pada aspek teknis, terutama akses di ruang publik,” jelasnya.

Ia juga menilai secara umum infrastruktur di Makassar sebenarnya sudah tersedia, seperti trotoar, taman, hingga fasilitas penunjang lainnya.

Namun, kualitas dan standar aksesibilitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar layak digunakan penyandang disabilitas.
“Ini yang perlu dirapikan agar benar-benar inklusif untuk semua,” pungkasnya. (*)