Logo Header

Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial, Dinsos Sulsel Terus Bergerak.

Editor: Andrew Kresna
Editor: Andrew KresnaMinggu, 12 April 2020 18:50
Kasmin, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulsel
Kasmin, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulsel

RAGAM.ID, MAKASSAR – Melalui Dinas Sosial, Pendistribusian logistik pangan jaringan pengaman sosial terus terdistribusikan. Pendistribusian di awal fokus kepada wilayah zona merah di Sulsel.

Penyaluran bantuan ke Kabupaten/Kota, didasarkan oleh permintaan Pemkab/Pemkot yang ditandatangani oleh Bupati dan Walikota.

Permintaan harus menyertakan data keluarga by name by addres, data tersebut diambil dari BDT (basis data terpadu) yang merupakan data jumlah keluarga miskin di sulsel (900ribu rumah tangga).

“Rumah tangga yang sudah tercover selama ini melalui program bantuan beras non tunai dan PKH sekitar 400ribu keluarga, bantuan dari pemprov dan dari pusat nantinya akan mengcover sisa nya berdasarkan data BDH yang dikeluarkan dan diusulkan masing-masing Pemda Kabupaten/Kota,” jelas Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulsel, Kasmin.

Ia pun kembali memperjelas bahwa hari ini akan mulai di lakukan pendistribusian, “Hari ini sudah mulai kami distribusikan logistik ke Kabupaten/Kota,” sambungnya saat di wawancarai via tlp, Sabtu (11/4/2020).

Wakil Gubernur Sulsel mengungkapkan bahwa selain upaya penanganan penyebaran wabah, kita semua bahu membahu untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

“Semua OPD Pemrov diminta fokus membantu penanganan Covid-19. Dinas Sosial Provinsi tentunya akan jadi garda terdepan untuk memastikan program jaring pengaman sosial berjalan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Penanganan Covid 19 ditahap pertama telah dialokasikan dana oleh pemprov sebesar 10 Miliar, saat ini tahap kedua sudah berjalan dengan anggaran 117 Miliar.

“Berdasarkan kesepakatan DPRD dan Pemprov Sulsel disiapkan anggaran hingga 500 M, jika pandemi terus berlanjut. Semua dana tersebut tentunya akan lebih besar jika diakumulasi dari APBN dan APBN Kabupaten/Kota, intinya negara harus hadir memastikan warga tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka ditengah pandemi,” tegasnya.

Editor: Andrew Kresna
Editor: Andrew KresnaMinggu, 12 April 2020 18:50
Komentar