Gubernur Sulsel Larang ASN Mudik

RAGAM.ID, MAKASSAR– Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah larang keras Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik jelang Ramadhan. Larangan ini merupakan langkah taktis untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Sulsel.

Larangan ini berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 36 tahun 2020 mengatur pembatasan berpergian keluar daerah atau mudik.

“Perlu kita antisipasi sekarang ini adalah para pemudik. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa keputusan Menpan-RB itu dilarang ASN untuk mudik. Ini tegas dan kita tidak akan memberikan tolerir bagi ASN yang mudik,” tegas Nurdin Abdullah saat video conference dengan awak media, Selasa, 7 April 2020.

Menurut dia, selain memberikan penegasan kepada ASN, juga diharapkan kepada petugas terkait agar betul-betul menjaga pintu-pintu masuk, seperti bandar Udara, pelabuhan dan perbatasan masing-masing daerah.

“Kedua kita juga menjaga pintu-pintu masuk, jangan-jangan ada penularan baru lagi selain yang ada sekarang. Nah, kita bisa lihat Makassar ini salah satu penularan itu dari kloter umroh yang kedua bawaan dari keluarga,” jelasnya.

Sementara untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) sendiri, Sulsel segera mendatangkan ribuan dari berbagai sumber. “APD kita sudah ada. Insyaallah beberapa hari kedepan kita ada 1 kontener APD akan datang, ada 200 ribu masker, ada dua ribu lima ratus APD, kacamata lengkap semua dan kita akan distribusikan,” bebernya.

Untuk itu, Nurdin Abdullah menyampaikan, untuk rumah sakit rujukan yang dianggap bisa melayani pasien Covid-19 yakni RSUD Sayang Rakyat, RSKD Dadi dan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Adapun RS lain seperti RSUD Haji Makassar, RSUD Labuang Baji Makassar dan swasta lainnya hanya menjadi rumah sakit penyangga.

“Oleh karena itu kebijakan kita kemarin Gugus Tugas kita ingin melayani pasien Covid-19 ada tiga RS yang disiapkan yang lain itu hanya penyangga. Tidak boleh menerima pasien Covid-19 baik PDP maupun positif selain tiga RS ini,” pungkasnya.

Sedangkan untuk anggaran sendiri, Sulsel menyediakan Rp500 miliar, sementara yang terpakai baru terhitung sekitar Rp10 miliar, termasuk untuk memobilisasi massa peserta Ijtima Ulama Zona Asia di Gowa.

“Semuanya sentral kepada BPBD. Jadi anggaran kita alokasiakn ke BPDB saya cek tadi pagi itu belum sampai 10 m (Rp10 miliar) digunakan, itu termasuk menangangi pembubaran Ijtima,” tutupnya.