Logo Header

Pemkot Makassar Butuh Waktu Sosialisasikan Perwali Covid-19

Redaksi
RedaksiSelasa, 07 Juli 2020 15:36
Pemkot Makassar Butuh Waktu Sosialisasikan Perwali Covid-19

RAGAM.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini menerbitkan kebijakan baru tentang tindak lanjut penanganan COVID-19. Kebijakan tertuang dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang percepatan pengendalian COVID-19.

Jajaran Pemkot Makassar membutuhkan waktu beberapa hari untuk mensosialisakan kebijakan tersebut, agar diketahui dan dipahami masyarakat sebelum diterapkan dalam waktu dekat ini. Diterbitkannya perwali baru ini, menggugurkan Perwali Nomor 31 tentang protokol kesehatan, yang digunakan sebelumnya.

“Berlakunya itu sesegera mungkin. Insyallah, mungkin kita mulai hari Jumat (10/7) atau hari Sabtu (11/7) nanti,” kata juru bicara gugus tugas COVID-19 Makassar Ismail Hajiali, Selasa (7/7/2020).

Jajaran Pemkot Makassar, kata Ismail, baru saja melakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga TNI-Polri dan sejumlah stakeholder lainnya, terkait persiapan pelaksanaan perwali baru ini. Hasil pertemuan disepakati bahwa perwali diterapkan pekan ini.

Teknisya dijelaskan Ismail. Petugas gabungan nanti akan berkonsentrasi di wilayah pintu gerbang perbatasan Kota Makassar dengan daerah kabupaten tetangga. Metode itu sebagai bagian dari upaya pemerintah mengawasi ketat aktivitas keluar masuk masyarakat.

“Di situ harus diseleksi dalam rangka mengimbau dan memberikan edukasi kepada seluruh pelintas wilayah baik yang keluar Makassar dan masuk Makassar. Karena di situ pintu utamanya kita untuk pemeriksaan di posko,” ujar Ismail.

Setiap warga yang melintas akan diperiksa suhu tubuhnya hingga kelengkapan pelindung diri yang digunakan, seperti masker hingga kelengkapan administrasi. Pelintas diharuskan menyertakan surat keterangan (suket) bebas COVID-19 sebagai persyaratan sesuai yang tertuang dalam Perwali Nomor 36 Tahun 2020.

Kewajiban suket diatur dalam perwali tepatnya pada Bab V tentang Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah. Pada Pasal 6 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Kota Makassar wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari gugus tugas/rumah sakit/puskesmas daerah asal. Suket berlaku selama 14 hari sejak tanggal diterbitkan.

Berikutnya, di Ayat 2 dijelaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah Kota Makassar dengan menggunakan kendaraan umum atau pribadi melalui tranportasi darat, laut, dan udara.

Namun ada pengecualian, yang disebutkan di Ayat 3. Yakni berlaku bagi ASN, TNI/Polri, karyawan swasta, buruh, pedagang, dan penduduk yang berdomisili di kawasan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) yang bekerja di Kota Makassar.

Tapi, ASN, TNI/Polri, dan karyawan swasta wajib memperlihatkan bukti diri kepada petugas bahwa benar bekerja di Kota Makassar. Sedangkan buruh dan pedagang wajib memperlihatkan surat keterangan lurah/kepala desa bahwa mereka memang benar bekerja di Makassar.

Sementara bagi penduduk yang berdomisili di Mamminasata wajib memperlihatkan kartu identitasnya sebagai penduduk. “Itu diperiksa saja suhu tubuh dan identitas. Kalau pelanggar ada sanksi ringan tapi pak wali selalu bilang masyarakat ini butuh edukasi secara humanis,” jelas Ismail.

Redaksi
RedaksiSelasa, 07 Juli 2020 15:36
Komentar