Logo Header

Gelar Sosper, Debbie Purnama Rusdin Ajak Orang Tua Berikan Pola Pengasuhan Terbaik Bagi Anak

Nuri
Nuri Rabu, 29 Juli 2020 19:28
Anggota DPRD Sulsel dari fraksi Golkar, Debbie Purnama Rusdin
Anggota DPRD Sulsel dari fraksi Golkar, Debbie Purnama Rusdin

RAGAM.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulsel dari fraksi Golkar, Debbie Purnama Rusdin berpendapat bahwa, pernikahan dini marak terjadi disebabkan oleh pola asuh orang tua yang tidak maksimal.

Hal tersebut ia sampaikan di hadapan warga Kecamatan Ujung Tanah pada sosialisasi penyebarluasan perda provinsi Sulawesi Selatan, nomor 4 tahun 2013 tentang “sistem perlindungan anak”, yang berlangsung di Hotel Agraha, Jalan Andalas, Rabu (29/07/2020).

“Sebagai orang tua jangan mau menyerah untuk menasihati anak. Tugas orang tua itu untuk mengawasi dan melindungi anak, sebagai mana diatur dalam perda perlindungan anak ini,” ucap Debbie.

Sosialisasi yang berlangsung sesuai standar Protokoler Kesehatan Covid 19 itu, dibagi ke dalam tiga sesi. Lantaran harus melakukan pembatasan jarak.

Banyak warga yang memberi peryataan mengenai batasan anak menikah dan jaminan anak mendapatkan perlindungan serta jaminan pendidikan, terutama jika berhadapan dengan hukum, misalnya menjalani pembinaan di Lambaga pemasyarakatan (Lapas).

Abdul Rasyid, Warga jalan Cakalang mengaku baru mengetahui ada perda perlindungan anak setalah Debbie Rusdin terpilih menjadi anggota DPRD Sulsel.

“Sebelum sebelumnya kami tidak tahu kalau ada Perda perlindungan anak. Terus terang, Perda Ini kami tahu setelah ada ibu Debbie disini, menjadi anggota DPRD Sulsel,” ungkap Rasyid.

Rosmiati SH, selaku Direktur LBH APIK dan pengurus LPA Makassar yang hadir sebagai pemateri menjelaskankan bahwa anak tidak boleh menikah dibawah usia 19 tahun.

“Usia perkawinan, itu tidak boleh dibawah 19 tahun sebagaimana diatur dalam undang undang perlindungan anak,” jelas Rosmiati.

Lanjut dijelaskan Rosmiati bahwa jika seorang anak berdahapan dengan kadus hukum wajib dilindungi dan berhak untuk mendapatkan atau melanjutkan pendidikan jika menjadi warga binaan di Lapas.

“Perda ini lahir untuk menjawab persoalan anak di Sulsel. Payung yang digunakan untuk memperjuangkan hak hak anak. Jadi tidak ada alasan orang tua tidak melindungi anaknya,” ujar Rosmiati.(*)

Nuri
Nuri Rabu, 29 Juli 2020 19:28
Komentar