Rumah Ibadah Siap Dibuka, Berikut Protokol Ibadah Berjamaah dari Kemenag RI

RAGAM.ID, JAKARTA – Kementerian Agama RI menerbitkan pedoman mengenai penyelenggaraan kegiatan di rumah ibadah menjelang diterapkannya new normal. Pedoman ini memuat poin-poin pelaksanaan ibadah kolektif yang tetap mengedepankan protokol Covid-19.

Pedoman tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah lbadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.

Menteri Agama Fachrul Razi mengungkapkan, pedoman ini dikeluarkan agar masyarakat nantinya tetap bisa melaksanakan ibadah kolektif dengan menekan risiko penularan Covid-19, selama ,masa new normal.

“Jadi aturan ini lebih melihat pada situasi lingkungannya. Rumah ibadah yang diizinkan buka adalah yang benar-benar aman dari wabah Corona. Dan ini harus dibuktikan dengan rekomendasi camat serta tim gugus,” jelas Fachrul.

Fachrul mengatakan, pada wilayah tertentu yang memiliki kurva kasus belum terkendali, penyelenggaraan ibadah berjemaah tidak diizinkan. Menurutnya aturan ini diperketat agar rumah menjadi contoh pencegahan Covid di masyarakat.

“Kita tidak mau justru rumah ibadah menjadi objek penularan. Karenanya harus diperketat berdasarkan data-data riil kasusnya,” terang Menag.

Berikut poin-poin aturan pelaksanaan ibadah berjemaah di rumah ibadah.

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka Rt, berada di kawasan/lingkungan yang aman dari COVID-19.

2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya.

3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.

4. Kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah:

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah

b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi berkala

c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah untuk pengawasan protokol kesehatan

d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, atau hand sanitizer di pintu keluar masuk rumah ibadah

e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu dan tidak membolehkan jamaah dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius masuk rumah ibadah

f. Menerapkan pembatasan jarak minimal satu meter

g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan

h. Mempersingkat waktu pelaksanaan tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah

i. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat

j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan

k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah dari luar lingkungan rumah ibadah.

5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan di rumah ibadah:

a. Jamaah dalam kondisi sehat

b. Meyakini rumah ibadah yang digunakan memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang

c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah

d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer

e. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan

f. Menjaga jarak antar jamaah minimal satu meter

g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk ibadah wajib

h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19

i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat, misal akad pernikahan/perkawinan, tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19

b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 2O% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang

c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.