Gandeng Fatayat NU, Bawaslu Sulsel Perkuat Kuota 30 Persen Perempuan dan Anti-Kekerasan Seksual
TEBARAN.COM,MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memperkuat barisan pengawasan partisipatif dengan menggandeng Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel. Langkah strategis ini mengemuka saat jajaran pengurus Fatayat NU beraudiensi di Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan ini menyoroti dua agenda krusial: akselerasi pemenuhan kuota 30 persen perempuan di tubuh penyelenggara pemilu serta penguatan benteng pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pengawas.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengapresiasi kontribusi nyata Fatayat NU di sejumlah kabupaten/kota yang telah ikut membidani lahirnya Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) di internal Bawaslu.
”Kami berterima kasih atas keterlibatan Fatayat di beberapa daerah dalam pembentukan Pokja PPKS. Sesuai dengan mandat dari Bawaslu RI bahwa semua daerah harus ada Pokja, apalagi setiap lembaga itu rentan terjadi kekerasan seksual,” ujar Mardiana.
Tak berhenti pada isu perlindungan, Mardiana mendorong kader Fatayat NU mengambil porsi lebih besar dalam kepemimpinan pemilu. Menurutnya, peluang bagi perempuan terbuka lebar seiring bergulirnya wacana penambahan struktur kelembagaan dalam rancangan undang-undang pemilu yang baru. Untuk itu, pemetaan kader perempuan potensial di tiap daerah menjadi pekerjaan rumah bersama.
”Oleh karena itu, kami mendorong penguatan perempuan. Harapannya, kuota 30 persen dalam tubuh penyelenggara pemilu dapat terpenuhi dengan baik. Hal yang paling penting adalah penguatan kapasitas,” tegasnya.
Siapkan MoU Pendidikan Politik hingga Konten Digital
Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, menilai Fatayat NU berada di posisi strategis sebagai “rumah besar” yang menghimpun perempuan dari beragam latar belakang, mulai dari akademisi, aktivis, hingga kader partai. Potensi ini akan segera diikat melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Bentuk kolaborasinya mencakup penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), penyisipan materi demokrasi dalam Latihan Kader Dasar (LKD) Fatayat NU, hingga pembekalan politik bagi perempuan bakal calon anggota legislatif bersama perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil (NGO).
”Harapannya, partisipasi perempuan dapat mengisi ruang-ruang strategis. Kita bisa dorong pendidikan politik agar perempuan siap mengambil peran sebagai akademisi, praktisi, maupun penyelenggara pemilu, baik melalui tatap muka maupun daring,” ungkap Saiful.
Senada, Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Sulsel, Alamsyah, menambahkan bahwa sinergi ini juga akan menyasar ruang digital melalui pembuatan konten kreatif serta pengawasan politik uang. Pihaknya pun siap segera memfinalisasi draf teknis MoU tersebut.
Edukasi Anti-Politik Uang Lewat Pengajian “Mabar”
Gayung bersambut, Ketua PW Fatayat NU Sulsel, Herwanita, menyatakan kesiapan penuh jaringannya yang mengakar kuat hingga ke tingkat majelis taklim. Ia memaparkan program unggulan bernama Mabar (Majelisan Bareng) yang siap dikolaborasikan dengan Bawaslu Sulsel.
”Program Mabar mengusung konsep pengajian yang dinamis yang dilaksanakan secara luring maupun daring. Melalui forum tersebut, kajian keagamaan akan dipadukan dengan edukasi kepemiluan, khususnya bahaya politik uang bagi gen Z,” tandas Herwanita.
- 1
- 2
- 3
- 4
