Pemkot Makassar Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Ranperda Perubahan APBD 2026

TEBARAN.COM,MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan jawaban dan tanggapan resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

​Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).

​Munafri mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi DPRD dan menegaskan bahwa penyesuaian APBD 2026 dilakukan guna merespons kondisi fiskal, realisasi pendapatan dan belanja, serta dinamika kebutuhan masyarakat.

​”Perubahan anggaran ini bukan berarti mengurangi pelayanan, melainkan bentuk penajaman program agar belanja daerah lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Munafri.

​Di sektor pendapatan, Pemkot Makassar fokus mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara dari sisi belanja, efisiensi dilakukan melalui pengendalian anggaran umum tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

​Munafri juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. Ia menekankan bahwa keberhasilan anggaran tidak diukur dari besarnya nominal, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan warga.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas selama proses pembahasan Perubahan APBD 2026.

​”Sinergi antara Pemkot dan DPRD sangat krusial. Seluruh proses perubahan anggaran harus transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat Kota Makassar,” kata Aliyah.