Diskusi Milad ke-28 IJTI Sulselbar: Soroti Ekosistem Pers, Kesejahteraan, dan Kriminalisasi Jurnalis

Diskusi publik memperingati Milad ke-28 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang digelar di Kampus UMI, Kota Makassar, Sabtu (8/8/2026).

TEBARAN.COM,MAKASSAR – Perlindungan jurnalis, kesejahteraan pekerja media, serta regulasi pers yang berkeadilan menjadi fokus utama dalam diskusi publik peringatan Milad ke-28 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Pengda Sulselbar), Sabtu (8/8/2026) malam.

Kegiatan bertajuk “Krisis Ekosistem Pers di Era Disrupsi Digital: Perlindungan Jurnalis dan Regulasi yang Berkeadilan” ini berlangsung di Taman Firdaus, Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar. Forum menggunakan format interaktif Fishbowl Discussion dan menghadirkan sejumlah penceramah utama:

Syamsul Rizal (Daeng Ical): Anggota Komisi I DPR RI

Rudianto Lallo: Anggota Komisi III DPR RI

Andi Surahman Batara: Asisten Wakil Rektor III UMI

Tekanan Ekonomi dan Ancaman Kriminalisasi

Ketua IJTI Pengda Sulselbar, Andi Muhammad Sardi, menegaskan bahwa disrupsi digital telah mengubah pola bisnis dan menggerus pendapatan iklan media konvensional. Di saat bersamaan, jurnalis dituntut bekerja lebih cepat tanpa jaminan kesejahteraan dan perlindungan memadai.

Beban Kerja & Kesejahteraan: Jurnalis dituntut memproduksi berita lebih banyak, tetapi tidak seimbang dengan jaminan ekonomi.

Ancaman Lapangan: Risik kekerasan, intimidasi, hingga ancaman kriminalisasi masih membayangi kerja jurnalistik 24 jam.

Dampak Demokrasi: Kampus dipilih sebagai lokasi acara untuk menegaskan bahwa pers yang sehat adalah syarat utama menjaga kualitas demokrasi dan ruang publik.

Sorotan Kepercayaan Publik dan Tunjangan Profesi

Asisten Warek III UMI, Andi Surahman Batara, memaparkan data tingkat kepercayaan publik sebagai bahan evaluasi bersama:

Tingkat Kepercayaan Publik (Nasional): 36%

Kepercayaan Berita Media Arus Utama (Litbang Kompas): 48%

Kepercayaan terhadap Profesi Jurnalis (Litbang Kompas): 51%

Surahman mendorong keterlibatan negara dalam memberikan jaminan hukum serta mengusulkan adanya skema tunjangan profesi bagi jurnalis layaknya profesi strategis lainnya demi menjaga independensi dan keberlanjutan pers di Indonesia.