Gubernur Andi Sudirman Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola APBD yang Transparan dan Berdampak bagi Masyarakat
TEBARAN.COM,MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sulsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel yang digelar di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, kantor sementara DPRD Sulsel, Rabu (1/7/2026).
Dalam sambutannya, Andi Sudirman mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan kritik yang disampaikan seluruh fraksi DPRD sebagai bentuk kemitraan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Seluruh masukan DPRD merupakan bentuk kemitraan yang konstruktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Sudirman. Ia menegaskan, Pemprov Sulsel akan terus meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Prioritas anggaran diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan,
pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah provinsi juga terus mengoptimalkan pendapatan daerah, memperkuat pengelolaan aset, mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami juga memperkuat fungsi pengawasan internal agar seluruh proses pengelolaan APBD berjalan tertib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas,” jelasnya.
Setelah mendengarkan jawaban gubernur, sejumlah fraksi DPRD Sulsel menyampaikan apresiasi dan menyatakan persetujuannya agar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra, Fadel Tauphan Ansar, menyatakan fraksinya menerima dan menyetujui jawaban gubernur untuk dibahas lebih lanjut. Dukungan serupa disampaikan Anggota Fraksi PPP, Ahmad Fauzan Guntur.
Ia mengapresiasi penjelasan gubernur sekaligus menilai Program Multiyears Project (MYP) 2025–2027, khususnya di kawasan Ajatappareng, telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Mallarangan Tutu, juga menyampaikan bahwa jawaban Pemerintah Provinsi telah menjawab pandangan umum fraksi sehingga pembahasan Ranperda layak dilanjutkan.
Sikap yang sama disampaikan Fraksi Demokrat melalui Heriwawan, Fraksi Harapan melalui Kamaruddin, serta fraksi-fraksi lainnya yang sepakat agar Ranperda tersebut diteruskan sesuai mekanisme pembahasan yang berlaku. (*)
