Satpol PP Sulsel Tegaskan Tak Ada Rekrutmen Baru, Warga Diminta Waspada Penipuan

TEBARAN.COM,MAKASSAR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulawesi Selatan menegaskan tidak pernah membuka proses rekrutmen anggota baru di lingkungan instansi pemerintah provinsi. Penegasan ini dikeluarkan untuk merespons maraknya informasi mengenai praktik pembayaran ilegal dengan iming-iming menjadi anggota Satpol PP Sulsel.

“Yang pasti secara kelembagaan tidak bisa dikaitkan dengan Satpol PP karena tidak ada rekrutmen tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) sejak semua sudah terdata dalam database untuk diangkat PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” ujar Kepala Satpol PP Sulsel Andi Arwin Azis dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Arwin menjelaskan proses rekrutmen ASN memiliki mekanisme resmi yang otoritasnya berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bukan melalui Satpol PP. Sesuai edaran Kementerian PAN-RB, saat ini pemerintah sudah tidak lagi melakukan perekrutan tenaga honorer dalam bentuk apa pun.

“Padahal rekrutmen ASN ada mekanismenya dan bukan di Satpol PP prosesnya, tetapi di BKD. Segala bentuk perekrutan bukan melalui Satpol PP, melainkan melalui BKD sebagai instansi yang berwenang dalam proses rekrutmen,” katanya.

Selain itu, instansi menekankan isu yang kembali mencuat merupakan kejadian lama pada 2022 yang dilakukan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Pihak Satpol PP Sulsel memastikan oknum yang terlibat dalam praktik penipuan tersebut sudah tidak lagi berada di lingkungan kerja Satpol PP.

“Sesuai dengan edaran Kemenpan-RB sudah tidak ada perekrutan tenaga honorer dan Satpol PP Sulsel tidak pernah mengumumkan adanya perekrutan,” tegasnya.

Warga yang merasa menjadi korban penipuan diminta untuk segera menempuh jalur hukum agar persoalan dapat diproses secara tuntas oleh kepolisian. Satpol PP Sulsel menyatakan siap mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan terhadap oknum yang mencatut nama institusi.

“Kita turut prihatin dengan kejadian ini dan kita harapkan korban segera melapor ke polisi agar oknum bisa ditindak sesuai dengan kesalahannya,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Bidang Bina Masyarakat Satpol PP Sulsel A Rizki Melta S mengingatkan masyarakat agar selalu melakukan verifikasi terhadap informasi kepegawaian melalui kanal resmi pemerintah. Pengawasan internal terus diperkuat guna memastikan tidak ada jajaran yang terlibat dalam praktik yang merugikan publik.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terperdaya dengan iming-iming oknum yang menjanjikan penerimaan atau kelulusan,” pesannya.