Jangan Tunggu Bencana, Appi Tekankan Pentingnya Kesiapsiagaan

TEBARAN.COM,MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana melalui berbagai langkah strategis guna menekan risiko.
Upaya mitigasi seperti peningkatan koordinasi, pemahaman potensi bahaya, edukasi masyarakat, hingga penyiapan tas siaga bencana dan jalur evakuasi dinilai menjadi kunci utama dalam penyelamatan.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), saat menghadiri Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2026 yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar di Jalan Kerung-Kerung (eks THR), Rabu (29/4/2026).

Turut hadir Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, jajaran OPD, unsur TNI-Polri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan tema HKB tahun ini, “Siap untuk Selamat” dengan subtema “Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana”, sangat relevan dengan kondisi saat ini.

“Ini adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan menunggu bencana datang, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum bencana itu terjadi,” ujarnya.

Munafri menjelaskan, sebagai kota yang terus berkembang, Makassar dihadapkan pada berbagai potensi bencana, mulai dari banjir saat musim hujan, kebakaran di musim kemarau, angin kencang, hingga ancaman gelombang pasang di wilayah pesisir.
Ia menekankan pentingnya pemahaman mitigasi bencana bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.

“Kita tidak pernah tahu kapan bencana datang, bisa siang, malam, atau kapan saja. Karena itu, pengetahuan mitigasi harus ditanamkan sejak dini agar keselamatan jiwa menjadi prioritas utama,” tuturnya.

Munafri juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, tidak ada pihak yang dapat bekerja sendiri tanpa sinergi yang kuat.
“Dibutuhkan tim yang solid, mampu berbagi peran dan tanggung jawab.

Kolaborasi antara pemerintah, TNI-Polri, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat menjadi kekuatan utama dalam meminimalkan risiko,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi peran BPBD Kota Makassar bersama seluruh stakeholder yang aktif memberikan edukasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Munafri juga menekankan pentingnya nilai kearifan lokal seperti falsafah Siri’ na Pacce dalam membangun solidaritas menghadapi bencana.

“Siri’ mengajarkan kehormatan untuk melindungi sesama, sementara Pacce mengajarkan bahwa penderitaan satu orang adalah tanggung jawab bersama. Inilah semangat yang harus kita hidupkan,” ujarnya.

Ia turut mendorong penguatan inovasi BPBD melalui program Sahabat Anak Afirmasi Aman Bencana (SALAMA) guna menanamkan kesiapsiagaan sejak usia dini.

Munafri juga menginstruksikan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta seluruh OPD terkait untuk bersinergi aktif bersama BPBD dalam mengimplementasikan program tersebut di sekolah dan kelurahan se-Kota Makassar.

Menurutnya, ada tiga fokus utama dalam penguatan kesiapsiagaan bencana, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta penguatan edukasi sejak usia dini.
“Peralatan yang siap adalah nyawa yang terselamatkan,” tegasnya.

Ia berharap momentum HKB menjadi titik tolak memperkuat komitmen bersama bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi budaya dan gaya hidup sehari-hari.

Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada para relawan dan pegiat kebencanaan di Kota Makassar.
“Kalian adalah pahlawan yang tidak tampak di panggung, tetapi selalu hadir di saat genting,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya membangun budaya sadar bencana sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, peringatan HKB tidak boleh dimaknai sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat kesadaran kolektif dalam menghadapi potensi bencana.

“Kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam meminimalkan risiko bencana,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat solidaritas, serta berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat solidaritas, serta berperan aktif demi keselamatan bersama,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, menegaskan bahwa mitigasi bencana harus dimulai sejak dini melalui edukasi berkelanjutan, khususnya kepada anak-anak.

“Mitigasi itu harus dimulai sejak dini. Kami mengedukasi mulai dari PAUD, SD hingga SMP agar mereka memahami bagaimana menghadapi bencana,” ujarnya.

Ia menjelaskan, edukasi tersebut bertujuan membentuk kesiapan mental agar masyarakat tidak panik saat bencana terjadi.

Anak-anak diajarkan langkah-langkah dasar menghadapi berbagai jenis bencana. Misalnya, saat banjir masyarakat diimbau mematikan aliran listrik untuk menghindari sengatan, sementara dalam kebakaran diajarkan merayap karena asap beracun cenderung naik ke atas.

“Dalam kebakaran, yang paling berbahaya bukan hanya api, tetapi asap beracun. Karena itu anak-anak dilatih untuk tetap di bawah dan merayap hingga keluar,” jelasnya.

Untuk gempa bumi, masyarakat diajarkan berlindung di bawah meja sebagai langkah awal penyelamatan diri.
BPBD Makassar juga mengembangkan metode edukasi interaktif melalui simulasi dan permainan, termasuk penggunaan teknologi pembelajaran serta wahana halang rintang agar anak-anak terbiasa dan tidak panik saat bencana terjadi.

Fadli menekankan, dalam situasi bencana peran masyarakat sangat krusial. Ia menyebut hanya sekitar 5 persen korban yang diselamatkan oleh petugas, sementara 95 persen lainnya bergantung pada diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Karena itu, BPBD mendorong pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dan Kecamatan Tangguh Bencana guna memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat lokal.
“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek dalam penanggulangan bencana,” tegasnya. (*)