Logo Header

Partai Politik; Dari Pelembagaan Hingga Persepsi Publik

Editor: Andrew Kresna
Editor: Andrew Kresna Kamis, 18 Maret 2021 18:32
Foto: Suhardi (Penulis)
Foto: Suhardi (Penulis)

TEBARAN.COM – Akhir-akhir ini kita selalu disuguhkan dengan pemberitaan Konferensi Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Konferensi yang diiniasi oleh kubu penentang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai AHY telah gagal menjadi sosok pemimpin. Alhasil, konferensi yang telah berlangsung di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini, menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum baru Partai Demokrat.

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

Fenomena konflik internal di tubuh partai politik bukanlah suatu fenomena yang baru saja terjadi di negeri ini. Konflik yang berujung pada dualisme juga pernah terjadi di masa Orde Baru, yang dikenal dengan peristiwa Kudatuli (Kudeta 27 Juli). Dan di masa refomasi fenomena ini pun semakin tak terelakkan, seperti fenomena saling klaim kepemimpinan di tubuh partai Golkar, PKB, Partai Berkarya dan Partai Demokrat tentunya.

Fenomena dualisme partai politik tentunya merupakan permasalahan yang cukup kompleks untuk dikaji. Namun, dalam tulisan ini, penulis berupaya untuk menganalisisnya melalui aspek kelembagaan.

Hal ini dapat kita lihat dari pelembagaan partai politik Indonesia, salah satunya ialah pola kaderisasi anggota partai yang cukup memprihatinkan. Dimana sebagaian besar partai politik di Indonesia telah mengesampingkan penanaman nilai atau ideologi partai dalam proses kaderisasi. Fenomena disfungsi telah melahirkan kader-kader pragmatis.

Selain persoalan kaderisasi, masih banyak fungsi-fungsi pelembagaan partai yang belum berlangsung secara optimal. Salah satunya ialah berkembangnya dinasti kekuasaan dalam tubuh partai politik. Dimana pada fenomena Partai Demokrat, isu dinasti sangatlah nyata tergambarkan dalam momen KLB.

Retaknya rumah tangga Partai Demokrat mengindikasikan bahwa pengelolaan kepentingan dalam tubuh partai tidak lagi solid. Padahal kemampuan mengelola faksionalisme dan menghindari fragmentasi merupakan cermin dari pelembagaan partai politik yang baik.

Dari pengalaman dualisme yang berulang kali terjadi di partai politik negeri ini, penting menata kembali pelembagaan partai politik, semisal dengan mematuhi segala aturan yang ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku. Selain itu, patut kiranya meninjau kembali bagaimana UU Partai Politik mengatur pelembagaan dengan ketat demi berjalannya fungsi partai politik dan bagaimana sanksi bagi yang melanggar bahkan merusak “rumah tangga” partai yang hanya untuk kepentingan pragmatis.

Akibat disfungsi partai politik dan UU partai politik yang terkesan disepelekan, maka tidak heran Moeldoko menjadi ketua umum partai versi KLB. Padahal, sosok Moeldoko adalah Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini, pihak yang memiliki otoritas bisa semena-mena memainkan relasi kuasanya.

Akibat lain yang ditimbulkannya, salah satunya adalah persepsi publik terhadap partai politik makin merosot. Partai politik senantiasa diidentikkan dengan pragmatisme kekuasaan dan konflik yang tak berkesudahan. Hingga pandangan publik terhadap partai politik makin menurun.

Partai Politik sebagai instrumen penting dalam perwujudan demokrasi di Indonesia, kiranya menjadi garda terdepan dalam merepresentasikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, urgensi pelembagaan partai politik patut diprioritaskan. Agar partai mampu merepresentasikan dirinya dan menjalankan perannya sebagaimana fungsinya. Serta meninjau kembali UU Partai Politik untuk menegaskan pentingnya fungsi pelembagaan partai dan terhindarnya fenomena yang memecah belah partai politik.

Penulis : SUHARDI (Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia)
Editor: Andrew Kresna
Editor: Andrew Kresna Kamis, 18 Maret 2021 18:32
Komentar