Logo Header

Hadiri Verifikasi Lapangan PUG, Abdul Hayat: Merupakan Perwujudan Sila ke 5

Editor Tebaran.com
Editor Tebaran.com Selasa, 16 Maret 2021 15:00
Hadiri Verifikasi Lapangan PUG, Abdul Hayat: Merupakan Perwujudan Sila ke 5

TEBARAN.COM, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel Abdul Hayat Gani menghadiri kegiatan Verifikasi Lapangan Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual zoom meeting bersama deputi kementerian pemberdayaan perempuan di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) kantor gubernur Sulsel, Selasa, 16 Maret 2021.

iklan

INPRES Nomor 9 Tahun 2000 ditetapkan atau 16 tahun berlalu Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sampai dengan tahun 2025, maka Pengarusutamaan Gender telah menjadi strategi wajib dalam pembangunan daerah, selain Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang berperspektif gender telah merambat ke seluruh daerah di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 juga telah melengkapi regulasi tentang Pengarusutamaan Gender dengan memberikan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang kemudian diikuti dengan terbitnya berbagai regulasi teknis di berbagai sektor pembangunan baik sosial, ekonomi, budaya.

Kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender juga diimpelementasikan dalam bentuk infrastruktur yang aksesibel dan pelayanan masyarakat yang responsif gender, senantiasa memperhatikan kondisi dan pengalaman serta aspirasi seluruh warga negara baik itu laki-laki, perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan atau marginal lainnya sehingga seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan dan memperoleh hak serta manfaat yang sama terhadap hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi dan pembedaan yang terjadi di seluruh sektor pembangunan.

Hal ini kata Abdul Hayat, prinsip ini kemudian lebih dikenal dengan istilah “No One Left Behind” atau Tidak Ada Satupun Orang Yang Tertinggal Dalam Pembangunan dengan tujuan akhir yaitu terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender yang merupakan perwujudan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan, regulasi dan kebijakan daerah tentang Pengarusutamaan Gender telah menjadi perhatian utama sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Perda Pengarusutamaan Gender.

Hal ini kemudian, menjadi momentum yang baik dimana seluruh perangkat daerah dan stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah dalam wilayah Pemprov Sulsel termasuk seluruh pelaksana Pengarusutamaan Gender didalamnya yaitu Organisasi/Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Media memiliki dasar hukum dan acuan yang jelas untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang kemudian diimplementasikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

“Komitmen Pemprov Sulsel untuk mendorong percepatan Pengarusutamaan Gender telah tertuang secara nyata dalam Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dimana prinsip inklusi telah diadopsi melalui Visi Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter,” ungkapnya.

Menurut Abdul Hayat, Pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang cukup baik dari tahun ke tahun, yang salah satunya diindikasikan dengan bertambahnya kabupaten/kota yang memenuhi 7 prasyarat PUG dan lolos nominasi perolehan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali.

“Harapan kita bersama pada tahun ini dapat meningkat lagi mengingat ada 21 dari total 24 Kabupaten/Kota di Sulsel yang berhasil masuk dalam nominasi dan akan dilakukan verifikasi untuk mendapatkan penghargaan bidang Pengarusutamaan Gender ini. Meskipun penghargaan ini bukanlah tujuan utama namun merupakan reward atas kerja keras kita semua dalam mendorong pembangunan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sulawesi Selatan,” harapnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Agustina Erni, Kepala Bappelitbangda A Darmawan Bintang, Tim Verifikator pusat, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulsel beserta tim focal point pengarusutamaan gender provinsi Sulsel. (*)

Editor Tebaran.com
Editor Tebaran.com Selasa, 16 Maret 2021 15:00
Komentar