Logo Header

KPPN Makassar II Dukung Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mitra Kerja Pengelola APBN

Editor: Andrew Kresna
Editor: Andrew KresnaJumat, 05 Maret 2021 17:06
KPPN Makassar II Dukung Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mitra Kerja Pengelola APBN

TEBARAN.COM, MAKASSAR – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II menyampaikan komitmennya untuk menyelenggarakan pelayanan tanpa biaya, anti korupsi dan anti gratifikasi.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala KPPN Makassar II, Adi Setiawan dalam acara Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bersama Balai Besar POM Makassar, pada Kamis, 5 Maret 2021.

Balai Besar POM Makassar merupakan salah satu dari 220 satuan kerja pengelola APBN yang terdaftar sebagai mitra kerja KPPN Makassar II.

Dalam sambutannya, Adi Setiawan menyampaikan terima kasih atas sinergi yang baik dalam pengelolaan APBN, sekaligus apresiasi atas inisiatif dan proses yang terus diupayakan dalam mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar POM.

“Balai Besar POM merupakan salah satu satker yang aktif dalam forum diskusi Tudang Sipulung” ujarnya

Diketahui, Forum Tudang Sipulung merupakan forum yang diinisiasi oleh KPPN Makassar II sejak tahun 2020.

“Tentunya kami sangat mengapresiasi upaya yang saat ini tengah dilakukan Balai Besar POM dalam Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM” lanjutnya

Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, KPPN Makassar II pada tahun 2020 memperoleh predikat ZI menuju WBK.

“Menjadi kebanggan bagi kami selaku mitra kerja. Dan mudah-mudahan kita bisa terus belajar dan saling berbagi pengalaman”, imbuhnya

“Kami juga senantiasa mendukung segenap upaya mitra kerja KPPN Makassar II, dalam mewujudkan semangat Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM” tutur lanjutnya

KPPN Makassar II berkomitmen untuk melanjutkan upaya dalam mewujudkan unit KPPN Makassar II sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tahun 2021.

Diketahui, pada tahun 2021 KPPN Makassar II, akan mengelola penyaluran dan pertanggungjawaban APBN dengan nilai pagu sebesar Rp.7 Triliun.

“Tentunya diperlukan partispasi dan sinergi yang baik dari segenap mitra kerja kami”, tutupnya.

Sebelumnya pada tahun 2019, KPPN Makassar II memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).(*)

Editor: Andrew Kresna
Editor: Andrew KresnaJumat, 05 Maret 2021 17:06
Komentar