Logo Header

Abd Hayat Ikuti Rapat Bersama Korsupgah KPK Lewat Vidcon

Editor Tebaran.com
Editor Tebaran.comJumat, 19 Februari 2021 14:33
Abd Hayat Ikuti Rapat Bersama Korsupgah KPK Lewat Vidcon

TEBARAN.COM MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel Abd Hayat Gani menghadiri rapat bersama Korsupgah KPK yang dilakukan secara virtual zoom meeting di Baruga Lounge kantor gubernur Sulsel, Kamis 18 Februari 2021.

Rapat Sosialisasi Implementasi Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah melalui Video Conference, yang di inisiasi oleh
KPK-RI dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawasi Selatan, Kepala Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatannya, Abd Hayat Gani melaporkan, bahwa pemerintah provinsi Sulsel telah membuat kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan dalam keputusan gubernur Sulsel nomor 1476/VI/tahun 2020 tentang pembentukan tim penanganan Whistle Blower System (WBS) dan benturan kepentingan di Lingkup provinsi Sulsel.

Menurutnya, pada intinya memang, upaya-upaya yang terkait dengan bagaimana agar upaya korupsi ini tidak peran bersama. Karena itu, dari Sulsel sendiri dari awal terkait penyuluhan dan yang terkait dengan integritas.

Kemudian, dari itu sudah melakukan langkah-langkah konkrit berkaitan dengan bimbingan pemantapan bimbingan teknis penyuluhan anti korupsi yang sudah dilakukan di wilayah Sulawesi Selatan ini.

Abd Hayat juga menambahkan, bahwa kemarin dirinya juga melalui virtual dari KPK. “Dan saya juga masih mengatur surat keputusan terkait dengan bagaimana belanja dibawah 50 juta itu, harus menggunakan E-katalog, dan ini semua adalah bagian penting untuk mengatur supaya implementatif berkaitan dengan penyuluhan, supervisi tentang pencegahan yang namanya wbs ini kita harus bersama-sama mendahulukan untuk kepentingan tata kelola pemerintahan yang sama-sama kita laksanakan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Niken Ariati, yang kini menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas IV.2 Pencegahan Wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra mengatakan, bahwa terkait benturan kepentingan ini, memang tidak merugikan negara tapi ke etika saja.

“Bahayanya, kalau di biarkan orang tidak sadar kalau itu adalah kepentingan, orang tidak sadar itu pelanggaran kode etik, jadinya itu KPK,” kata Niken.

Menurut Niken Ariati, karena didalam peraturan undang-undang juga ada. Keputusan yang diduga mengandung benturan kepentingan, itu bisa dibatalkan karena tidak netral. “Untuk itu, harus disusun Sop-nya,” ungkapnya. (*)

Editor Tebaran.com
Editor Tebaran.comJumat, 19 Februari 2021 14:33
Komentar