Logo Header

Jokowi Mau Revisi UU ITE, Tengku Zul: Kalau Benar Serius, Coba Bebaskan Tahanan UU ITE dari Penjara

Editor Tebaran.com
Editor Tebaran.comRabu, 17 Februari 2021 17:41
Jokowi Mau Revisi UU ITE, Tengku Zul: Kalau Benar Serius, Coba Bebaskan Tahanan UU ITE dari Penjara

TEBARAN.COM, JAKARTA – Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain memuat cuitan rencana revisi UU ITE ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi rencana Jokowi tersebut, Ustad Tengku Zul ingin membuktikan keseriusan Jokowi mau merevisi UU ITE dengan membebaskan tahanan UU ITE dari penjara.

“Kontras ragu beliau serius revisi UU ITE. Saya mendukung penuh dan apresiasi pak @jokowi yang minta revisi UU ITE. Jika benar serius, coba bebaskan tahanan UU ITE dari penjara,” katanya di akun Twitter @ustadtengkuzul, Rabu pagi, Rabu, 17 Februari 2021.

Selain itu, Tengku Zul juga menautkan salah satu berita media nasional terkait pembahasan rencana revisi UU ITE ini.

Dicuitan lainnya, Ustad Tengku Zul juga mengungkapkan kecurigaan soal rencana revisi UU ITE. Bertepatan, wacana revisi UU ITE ini muncul saat Abu Janda atau Permadi Arya dilaporkan ke polisi.

“Kalau dari kemarin kemarin begitu, mungkin ustadz Maher At-Tuwailibi nggak akan mati di tahanan Bereskrim pak…Semoga…Amin,” jelas Tengku Zul menanggapi meninggalnya Ustadz Maaher dan kasus yang menjerat Abu Janda.

Selain itu, Tengku Zul juga memuat cuitan lain terkait rencana revisi UU ITE ini oleh Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi berkeinginan merevisi UU ITE jika tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Demikian disampaikannya di akun media sosialnya usai bertemu pimpinan TNI-Polri, Selasa, 16 Februari 2021.

“Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini. Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, agar dihapuskan,” kata Jokowi.

Selain itu lanjutnya, pengawasan implementasi penegakan UU ITE harus ditingkatkan agar berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Jokowi juga meminta jajaran Polri untuk berhati-hati dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ia mengingatkan bahwa pasal-pasal dalam UU tersebut yang bisa diterjemahkan secara multitafsir.

“Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian,” kata Jokowi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lantas memerintahkan pihalnya selektif dalam menerapkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Penerapan UU ITE secara selektif itu bertujuan untuk menghindari istilah kriminalisasi.

“Undang-undang ITE juga menjadi catatan untuk kedepan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif,” kata Sigit.

Editor Tebaran.com
Editor Tebaran.comRabu, 17 Februari 2021 17:41
Komentar