Logo Header

Sistem Zonasi Kongres XX PMII Diprotes Kader, Dinilai Inkonstitusional

Editor Tebaran.com
Editor Tebaran.comJumat, 05 Februari 2021 08:39
Rahmat Tawil, kader PMII Universitas Negeri Makassar (UNM) dari Cabang Makassar
Rahmat Tawil, kader PMII Universitas Negeri Makassar (UNM) dari Cabang Makassar

TEBARAN.COM, MAKASSAR – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) rencana akan menggelar Kongres ke-XX dengan sistem zonasi. Kongres tersebut akan digelar pada tanggal 1-5 Maret 2021.

Hal ini diputuskan pada rapat pleno Badan Pengurus Harian PB PMII, di ruang rapat pleno sekretariat PB PMII, Jl.Salemba Tengah, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.

Agus Mulyono Herlambang, Ketua Umum PB PMII dan Sekretaris Jendral, Sabolah A Kalamby melalui surat keputusan rapat pleno BPH PB PMII bernomor 636.PB-XIX.02-298.A-1.02.2021 yang diterbitkan 2 Februari 2021, merinci 6 Zonasi pelaksanaan Kongres ke-XX PMII.

“Lokasi Kongres ke-XX PMII pada tanggal 1-5 Maret 2021 dilaksanakan di 6 Zona. Zona 1, Kalimanatan Timur, lokasi di Kota Balikpapan sebagai pusat acara. Zona 2, Kalimantan Timur, lokasi di Kota Samarinda. Zona 3, Sumatera, lokasi di Kota Batam. Zona 4, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, di Kota Bekasi. Zona 5, Jawa Timur dan Bali-Nusra, lokasi di Lombok. Zona 6, Sulawesi, Maluku dan Papua, lokasi di Kota Kendari,” tulis dalam surat keputusan tersebut.

Namun keputusan PB PMII tersebut menuai protes kader PMII sendiri, pasalnya Kongres ke-XX dengan sistem zonasi ditenggarai Inkonstitusional. Protes tersebut dilayangkan Rahmat Tawil, kader PMII Universitas Negeri Makassar (UNM) dari Cabang Makassar.

“Sistem zonasi melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) PMII. Hal ini menunjukkan bahwa PB PMII sebagai pucuk pimpinan organisasi tidak paham tata kelola dan rules/aturan main organisasi,” kata Tawil ke Tebaran.com, Kamis, 4 Februari 2021.

Tawil menegaskan bahwa kendala izin pelaksanaan Kongres PMII di Balikpapan, Kalimantan Timur tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran PB PMII mengesampingkan AD/ART dan PO PMII.

“Aturan yang diterjang oleh PB PMII yaitu Pasal 4 ayat 2 yang mengamanatkan kepesertaan kongres PKC dan PC definitif diverifikasi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno PB PMII selambat-lambatnya tiga (3) bulan sebelum kongres dilaksanakan,” katanya.

“Bahkan hingga kongres kurang dari satu bulan pun kepesertaan belum ditetapkan. Ada apa? Apakah SDM Sekelas PB PMII tidak mumpuni? Atau masa jabatan PB PMII yang hampir 4 tahun masih kurang? Sehingga menyelenggarakan kongres yang berkualitas saja tidak becus. Kami kader dibawah sangat kecewa dengan PB PMII yang tampak tidak serius dan main-main,” jelasnya.

Tawil menuturkan kongres adalah forum tertinggi PMII yang sakral, ajang silaturrahmi kader PMII se-Indonesia, dan penentu arah wajah baru pergerakan PMII kedepan. Wacana kongres zonasi tentu menjadi berita buruk bagi kader-kader PMII di Cabang dan PKC.

“Ini semakin menambah deretan catatan suram PB PMII diakhir periode. AD/ART PMII mengatur bahwa kongres sah apabila dihadiri minimal 2/3 peserta. Kongres PMII Zonasi tidak memiliki dasar hukum dan rujukan yang jelas. Jika yang menjadi kendala adalah perizinan solusinya bukan merubah mekanisme kongres menjadi zonasi, tetapi negosiasi waktu kapan kongres dapat diselenggarkan sesuai mekanisme organisasi,” tegas Tawil.

Penulis : Ridwan
Editor Tebaran.com
Editor Tebaran.comJumat, 05 Februari 2021 08:39
Komentar