Logo Header

SKB 3 Menteri Bebaskan Guru dan Murid Pilih Seragam, Tengku Zul: Sekuler Dong

Editor Tebaran.com
Editor Tebaran.comKamis, 04 Februari 2021 08:31
Tengku Zulkarnain (ist)
Tengku Zulkarnain (ist)

TEBARAN.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah.

SKB 3 Menteri itu salah satunya mengatur tentang murid dan guru di sekolah negeri yang berhak memilih seragam yang dikenakan di lingkungan sekolah.

Menanggapi itu, Mantan Sekjend MUI Tengku Zulkarnain menilai SKB 3 menteri yang mencabut peraturan seragam sekolah yang mewajibkan berkaitan dengan Agama dan yang melarangnya di sekolah negeri adalah sekuler.

“Semuanya bebas memakai seragam yang mereka pilih. Hmm, SEKULER dong,” tulis Tengku Zul sapaannya di halaman Twitter miliknya, Kamis, 4 Februari 2021.

Untuk diketahui berikut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan bersama tiga menteri:

1. Keputusan bersama ini mengatur secara spesifik sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemda.

2. Peserta didik dan tenaga kependidikan berhak memilih antara
a. Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau
b. Seragam dengan kekhususan agama

3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama

4. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut kekhususan paling lambat 30 hari sejak keputusan bersama ditetapkan

5. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini maka akan diberikan sanksi kepada pihak yang melanggar
a. Pemda memberikan sanksi kepada sekolah, pendidik dan atau tenaga kependidikan
b. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/walikota
c. Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya
Tindaklanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara itu Kementerian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi

6. Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari Keputusan bersama ini sesuai dengan kekhususan Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Editor Tebaran.com
Editor Tebaran.comKamis, 04 Februari 2021 08:31
Komentar