Sembilan Fraksi DPRD Makassar Beri Masukan Pemkot, Berikut Isinya!

RAGAM.ID, MAKASSAR – Sembilan fraksi DPRD Makassar menyampaikan saran dan masukkanya untuk pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum fraksi.

Sidang ini berlangsung siang tadi, Senin (20/07/2020) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar dengan diikuti oleh 32 orang anggota DPRD Makassar beserta Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin dan sejumlah SKPD di lingkup pemerintah kota Makassar.

Sidang ini juga adalah merupakan sidang lanjutan atau sidang balasan Penjelasan Wali Kota Makassar Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, DPRD Kota Makassar yang digelar pada hari Jumat (17/7/2020) lalu.

Masing-masing dari fraksi menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicaranya secara berurutan. Juru Bicara fraksi tersebut yaitu, Anton Paul Goni (PDIP), Andi Suharmika (Golkar), Budi Hastuti (Gerindra), Hasanuddin Leo (PAN), Muliati (PPP), Irmawati Sila (NIB), Ari Azhari Ilham (NasDem), Astiah (PKS), dan Rezki (Demokrat).

Pandangan Fraksi secara umum, disampaikan bahwa Eksekutif dan Legislatif masih membutuhkan strategi dan upaya yang lebih instens sebagai bagian dari proses evaluasi dalam memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Sebagian diantaranya, capaian Pendapatan Daerah terhadap PAD yang terealisasi sebesar 81,17 persen dari target, Retribusi Daerah terealisasi sebesar 51,45 persen dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi Sebesar 48,20 persen.

Selain itu, salah satu yang terungkap dalam rapat ini yakni DPRD mengharapkan kepada seluruh SKPD yang terkait dengan Pendapatan Daerah harus bekerja secara maksimal dan terus meningkatkan kinerja, kreatif serta inovatif melalui serangkaian upaya dalam melakukan terobosan serta strategi untuk meningkatkan PAD.

Pandangan fraksi PAN yang dibacakan oleh Hasanuddin Leo menyampaikan masukanya terkait adanya puluhan calon siswa didik baru yang tida terkover oleh sistem PPDP agar secepatnya diberi solusi.

“Makasaar baru saja lakukan PPDB kita harus ikuti UU tentang online, 26 ribu mendaftar dan diterima 21 ribu. Saya minta pemerinta hadir dengan formasi baru untuk menangani permasalahan ini,” pesan Hasudin Leo.

Pandagan lain pun ikut datang dari fraksi PDIP, Anton Paul Goni ia meminta agar pemerintah kota Makassar lebih masksimal lagi dalam peningkatan PAD kota Makassar. Pasalnya PAD Makassar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

“Harusnya ada optimalisasi perkembangan anggaran,” ucapnya.

Sementara fraksi PKS dan hampis senada dengan itu. Kontribusi dari usaha milik daerah dianggap turun sekitar 50 persen maka dari itu ia berharap ada peninjauan ulang untuk itu.

“kontribusi dari BUMD Kota Makassar tidak optimal karena dibawah 50 persen. Untuk kami minta Pj meninjau ulang BUMD,” kata Astiah juru bicara fraksi PKS.