Wagub Sulsel Vidcon dengan Bupati dan Walikota Se-sulsel. Ini yang dibahas
MAKASSAR, Pemerintah Provinsi Sulsel bersama Pemerintah Kabupaten/Kota aktif mengagendakan rapat rutin melalui Video Conference untuk mengupdate informasi di Kabupaten/Kota.
Rapat ini merupakan pertemuan ke 2, membahas tentang isu-isu percepatan penanganan Virus Corona (Covid-19) Kabupaten/Kota serta dampak sosial masyarakat akibat kebijakan Slow down aktivitas ekonomi selama masa penanganan.
Dipimpin langsung Wagub Andi Sudirman Sulaiman (Andalan), rapat dilanjutkan dengan mendengar laporan Kabupaten/Kota terkait penanganan Virus Corona (Covid-19) sepekan terakhir.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang harus kita amati bersama adalah evaluasi, pencegahan, dan persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi isu isu kedepan mengenai dampak sosial ekonomi masyarakat.
“Salah satu yang utama dalam pembahasan rapat kali ini mengenai masyarakat yang terdampak kebijakan slowdown aktivitas ekonomi,” ungkap Andi Sudirman Sulaiman
Dalam kesempatan ini juga, ia menyampaikan perlunya sistematis data satu pintu dan terpusat, sehingga informasi data dampak Virus Corona (Covid-19) bisa terupdate dengan baik di website melalui satu jalur.
Wagub Andi Sudirman juga mengingatkan kembali pentingnya Self Quarantine, seperti adanya TKI (Tenaga Kerja Indinesia) yang pulang dan diperkirakan akan masuk melalui Parepare. Serta pentingnya melaporkan perkembangan pasien yang sembuh dalam bentuk pemberitaan positif yang dapat menjadi semangat kepada masyarakat untuk bersama-sama melewati dampak wabah ini.
“Terkait TKI yang akan datang melalui pelabuhan dan bandara diperlukan pendataan dan diberikan edukasi agar menerapkan Self Quarantine (karantina diri), Sehingga mereka tidak berkumpul bersama keluarga sebelum karantina mandiri,” lanjutnya saat melakukan Video Conference bersama Kepala Daerah Se Sulsel, Jumat (3/4/2020).
Ia juga menekankan mengenai penanganan jaring pengaman sosial yang di harapkan dapat di lakukan oleh Kabupaten/Kota bekerja sama dengan melibatkan pihak rekanan, CSR, dan donatur untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kebijakan Slow down aktivitas ekonomi.
Terakhir, Wagub Andalan menjelaskan bahwa Pemerintah harus memiliki data base dan standar baku untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dalam hal kebutuhan sehari hari.
“Perlu Kabupaten/Kota mendata dengan baik kepada masyarakat terdampak, untuk kemudian diberikan bantuan sehingga dapat mengcover semua masyarakat yang benar benar terkena dampak,” tegasnya.
