Logo Header

Isu Pencopotan Sekda Sulsel, Pengamat Nilai Hal Lumrah dalam Pemerintahan untuk Evaluasi Kerja

Ridwan
Ridwan Selasa, 22 November 2022 19:07
Isu Pencopotan Sekda Sulsel, Pengamat Nilai Hal Lumrah dalam Pemerintahan untuk Evaluasi Kerja

TEBARAN.COM, MAKASSAR – Pengamat politik dan pemerintahan, Andi Lukman mengaku, bahwa isu terkait pencopotan Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani masih simpang siur.

Diketahui, santer beredar isu pencopotan Abdul Hayat sebagai Sekda Sulsel. “Isu tersebut masih sebatas berita simpang siur, karena sampai saat ini surat pengusulan pergantian tersebut ke Mendagri toh belum sampai dan diperlihatkan ke publik, baru sebatas isu,” pungkasnya.

Namun jika dimintai tanggapan perihal isu tersebut, menjadi hal yg secara normatif dimungkinkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Sebab Sekda susungguhnya adalah perangkat kepala daerah (Gubernur). Dan jika dalam pelaksanaan tugasnya ada dinamika hubungan dengan gubernur sebagai kepala daerah terdapat masalah atau ada hal-hal yg sifatnya mengganggu, maka itu dapat menjadi alasan untuk usulan pergantian kepada pemerintah pusat dalam hal ini mendagri,” pungkasnya.

“Mengenai isu pencopotan, itu hal yang lumrah dalam pemerintahan kita. Kalau pejabat eselon II dievaluasi secara rutin oleh Pak Gubernur sebagai PPK, maka itu bisa saja juga dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat Eselon I. Dan dalam hal ini, tentunya harus melibatkan Pemerintah Pusat, dimana Gubernur sebagai kepala daerah harus menyampaikan dan melaporkan terlebih dahulu hasil evaluasi tersebut ke Kementerian untuk ditelaah dan dikaji oleh Mendagri,” ujarnya.

“Ini tentunya harus diperhatikan bahwa jabatan sekda adalah jabatan yang sangat vital dalam pemerintahan khususnya menjembatani antara kebijakan dan kepentingan kepala daerah dengan kebijakan teknis yang harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, olehnya sekda harus betul-betul bisa bersinergi dan berkomunikasi dengan baik dengan kepala daerah. Sekda sesungguhnya harus memiliki kemampuan membangun hubungan yg harmonis dengan kepala daerah” tuturnya.

Selain faktor evaluasi kinerja, dalam berbagai dinamika pergantian pejabat oleh kepala daerah, biasanya banyak pertimbangan lain yang dimungkinkan dengan pertimbangan etis yang sifatnya tidak dimunculkan ke publik. Terlebih, dalam beberapa kali proses evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Gubernur Andi Sudirman terhadap perangkat daerahnya menunjukkan bahwa beliau merupakan tipikal pemimpin yang berkarakter tegas dan selalu menekankan bagi para pegawai dalam lingkup pemprov sulsel untuk selalu menjunjung tinggi integritas .

Lanjutnya, “kita patut hargai dan apresiasi dari seorang kepala daerah jika melakukan pengusulan pergantian tanpa memunculkan klausul- klausul atau alasan hukum atau hal-hal pelanggaran yang sekiranya terjadi. Namun kita hanya bisa berspekulasi karena hingga saat ini surat usulan pemberhentian tidak disampaikan ke publik ” bebernya.

Namun secara umum menanggapi polemik ini, Lukman bahwa usulan pergantian pejabat daerah oleh pimpinan daerah merupakan hal biasa. Tentunya dengan berbagai pertimbangan rasional khususnya soal stabilitas jalannya pemerintahan.

“Secara normatif aturan tata pemerintahan hingga pertimbangan apapun dibelakang itu dapat dibenarkan. Karena menjadi hak prerogatif pimpinan daerah untuk memilih, mengganti hingga menentukan pejabatnya dengan tetap mengikuti tata aturan dan prosedur tata pemerintahan,” imbuhnya.

Ridwan
Ridwan Selasa, 22 November 2022 19:07
Komentar