Logo Header

Bukan “Raja-Raja OPD”! Munafri Rombak 29 Jabatan Pemkot Makassar, Kinerja Dievaluasi Tiap Bulan

Nuri
Nuri Sabtu, 21 November 2026 09:10
Bukan “Raja-Raja OPD”! Munafri Rombak 29 Jabatan Pemkot Makassar, Kinerja Dievaluasi Tiap Bulan

TEBARAN.COM,MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham merombak susunan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota Makassar dengan melantik 29 pejabat baru, Jumat (20/11/2026).

Rotasi besar di Balai Kota Makassar ini digelar untuk menyegarkan birokrasi sekaligus menerapkan manajemen talenta demi menggenjot kinerja perangkat daerah.

​Dalam arahannya, Munafri menekankan bahwa posisi baru bukan ruang untuk bertindak semaunya. Ia menuntut para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) membangun kepemimpinan yang terbuka, solid berkoordinasi, dan bergerak dalam satu sistem pemerintahan.

​“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegas Munafri.

​Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menambahkan, mutasi jabatan merupakan hal wajar dalam dinamika organisasi.

Ia meminta pejabat tidak menafsirkannya sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, atau upaya mendiskreditkan pihak tertentu.
​Menurut dia, pergeseran dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak pengalaman, dan kebutuhan organisasi.

Pejabat yang baru dilantik pun diminta segera beradaptasi serta merapikan konsolidasi internal.

​“Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi,” ujarnya.

​Kinerja Pejabat Dievaluasi Tiap Bulan, Program Jalan Terus ​Munafri menegaskan, perombakan ini wajib berbuah perubahan nyata pada kinerja birokrasi dan kualitas layanan publik. Untuk memastikannya, evaluasi kinerja akan dilakukan secara rutin setiap bulan.

​“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” kata Appi kepada awak media.

​Setiap kepala OPD diminta menyusun rencana dan program kerja yang selaras dengan prioritas Pemkot Makassar.

Jalur koordinasi akan diperkuat baik secara langsung dengan Wali Kota maupun melalui asisten sesuai bidang tugas.

​Appi juga mengingatkan agar transisi kepemimpinan tidak menghambat program yang sedang berjalan, khususnya kegiatan yang sudah memiliki alokasi anggaran.

Pejabat lama dan baru diminta menjaga komunikasi agar serah terima data, perencanaan, dan tanggung jawab berjalan mulus.

​“Kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

​Wanti-Wanti Integritas, Catatan KPK, dan Hasil Kerja Terukur
​Selain mengejar kecepatan kerja, Munafri menekankan kepatuhan terhadap aturan dan integritas aparatur.

Ia menyinggung catatan tata kelola pemerintahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta meminta pejabat menjauhi praktik rawan penyimpangan seperti jual beli jabatan, persoalan pengadaan barang dan jasa, serta konflik kepentingan.

​“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” tegasnya.

​Ia juga melarang kepala OPD membentuk kubu atau sekat di lingkungan kerja. Seluruh elemen—mulai pejabat struktural hingga staf pelaksana—harus dilibatkan untuk mencapai target perangkat daerah.

​Lebih jauh, Munafri menilai deretan penghargaan dan angka statistik belum cukup jika masalah mendasar warga belum tuntas. Ia menyoroti pekerjaan rumah seperti kemiskinan, gizi anak, akses layanan kesehatan, akurasi pendataan, hingga konflik sosial.

​“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” kata Appi.

​Ia juga mendorong kepala OPD menumbuhkan inovasi serta budaya literasi, termasuk usulan agar tiap kepala SKPD menulis minimal satu buku sebagai kontribusi gagasan bagi pembangunan Kota Makassar.

​Wakil Wali Kota Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor ​Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyebut pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen pengabdian serta mutu pelayanan masyarakat.

​“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.

​Aliyah mendorong para pejabat menjaga komunikasi dan kolaborasi yang erat—baik di internal OPD maupun lintas sektor—serta mengoptimalkan potensi aparatur agar program prioritas daerah berjalan efektif.

​Daftar 29 Pejabat yang Dilantik (Jabatan Baru)

​1. Evie Aprialti — Kepala Dinas Perpustakaan

​2. Dr. Aryati Puspasari Abady — Kepala Dinas Ketahanan Pangan

​3. Dr. Nirman Nituang Mungkasa — Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik

​4. Ahmad Namsum — Kepala Dinas Kearsipan

​5. Fahyuddin — Sekretaris DPRD Kota Makassar

​6. Andi Rahmat — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

​7. Drs. Muh. Dakhlan — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

​8. Dahyal — Asisten Administrasi Umum Setda Kota Makassar

​9. Dr. Firman Hamid Pagarra — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

​10. Dr. Muhammad Roem — Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

​11. Syamsul Bahri — Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

​12. Arlin Ariesta — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

​13. Dr. Muhammad Fadli — Kepala Dinas Pendidikan

​14. Achi Soleman — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

​15. Muhammad Mario Said — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Makassar

​16. Drs. Zainal Ibrahim — Kepala Dinas Ketenagakerjaan

​17. Firnandar Arsabara — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

​18. Dr. Mahyuddin — Kepala Dinas Penataan Ruang

​19. Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM — Kepala Dinas Pekerjaan Umum

​20. Zuhaelsi Zubir — Kepala Dinas Lingkungan Hidup

​21. Dr. Helmy Budiman — Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial

​22. Drs. Irwan Rusfiady Adnan — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

​23. dr. Andi Ani Mulyani Wahyudi — Kepala Dinas Kesehatan

​24. dr. Nursaidah Sirajuddin — Direktur UPT RSUD Daya

​25. Kaharuddin Bakti — Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian

​26. Aulia Arsyad — Kepala Dinas Pertanahan

​27. Dra. Hj. Sri Sulsilawati — Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar

​28. Muhammad Hatim — Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

​29. Dr. Ir. Fathur Rahim — Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Daftar 12 Pejabat yang Tetap di Posisi Sebelumnya
​1. Muhammad Rheza — Kepala Dinas Perhubungan

​2. Andi Bukti Djufrie — Kepala Dinas Sosial

​3. Andi Azma Zulistia Ekayanti — Kepala Inspektorat Kota Makassar

​4. Andi Irwan Bangsawan — Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

​5. Aidil Adha — Kepala BRIDA Makassar

​6. Achmad Hendra Hakamuddin — Kepala Dinas Pariwisata

​7. Hasanuddin — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

​8. Ita Isdiana Anwar — Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

​9. Andi Pattiware — Kepala Dinas Kebudayaan

​10. Andi Asminullah — Kepala Badan Pendapatan Daerah

​11. Fadly Wellang — Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

​12. Andi Herfida Attas — Staf Ahli Walikota Makassar

Nuri
Nuri Sabtu, 21 November 2026 09:10
Komentar