Gandeng HIPMI Sulsel, Kanwil DJP Sulselbartra Sosialisasikan Penghapusan Sanksi Pajak Hingga 100 Persen
TEBARAN.COM,MAKASSAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) menggandeng Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Selatan, menggelar sosialisasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan.
Kegiatan yang menyasar para pengusaha muda di Kota Makassar ini berlangsung di AAS Building, pada Senin (16/11/2026).
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, dalam sambutannya mendorong para pelaku usaha muda untuk memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh.
Menurutnya, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting untuk memperlancar aktivitas bisnis sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan negara.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman perpajakan bagi pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI, maupun calon pengusaha yang hadir pada acara ini,” ujar Imanul.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Irma Trisnawati Anwar, yang hadir mewakili Ketua Umum Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, mengapresiasi kolaborasi strategis bersama otoritas pajak tersebut.
Ia menilai sosialisasi ini sangat relevan dan dibutuhkan oleh kalangan pengusaha muda agar dapat memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak yang baru diterbitkan pemerintah.
Pada sesi pemaparan materi, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Sulselbartra, Ali Zainal Abidin, menjelaskan bahwa kebijakan terbaru ini membuka peluang bagi wajib pajak.
Tentunya untuk memperoleh pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi mencapai 100 persen pada kondisi tertentu.
“Jadi sekarang sanksi administrasi perpajakan dapat dihapus 100 persen untuk beberapa hal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Ali di hadapan peserta sosialisasi.
Ali menambahkan, kebijakan relaksasi ini dirancang untuk meringankan beban wajib pajak sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan perpajakan yang masih tertunda.
mengimbau para pengusaha muda yang memiliki tunggakan pajak, proses pemeriksaan yang belum rampung, maupun Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) agar segera berkonsultasi langsung dengan kantor pajak terdekat.
Langkah konsultasi tersebut dinilai krusial agar wajib pajak dapat memastikan kelayakan persyaratan relaksasi serta memahami prosedur dan tenggat waktu pengajuannya.
Melalui sinergi antara DJP Sulselbartra dan HIPMI Sulsel ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pengusaha muda kian meningkat guna menopang iklim usaha yang sehat dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
