Logo Header

Samsat Toraja Utara Jaring Puluhan Kendaraan yang Ogah Bayar Pajak

Ridwan
Ridwan Selasa, 12 April 2022 16:39
Razia penertiban wajib pajak kendaraan di Bundaran Kandiandulang, Poros Rantepao-Palopo, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Torut, Selasa, 12 April 2022.
Razia penertiban wajib pajak kendaraan di Bundaran Kandiandulang, Poros Rantepao-Palopo, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Torut, Selasa, 12 April 2022.

TEBARAN.COM, RANTEPAO – Puluhan kendaraan roda dua dan empat di Kabupaten Toraja Utara (Torut), Sulawesi Selatan terjaring razia penertiban pajak, Selasa 12 April 2022.

iklan

Razia penertiban pajak kendaraan dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) wilayah Torut bersama Satlantas Polresta Torut, dan Jasa Raharja Torut.

Sebanyak 31 kendaraan yang belum bayar pajak terjaring saat melintas di lokasi razia di Bundaran Kandiandulang, Poros Rantepao-Palopo, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Torut.

Penertiban pajak kendaraan ini dipimpin Kasat Lantas Polres Torut AKP Agussalim, SH, MH dan Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan Allo Bungin Ranggina, S. Psi, M A P mewakili Kepala UPT Torut Emmy Sakka Lebang.

Allo mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengingatkan wajib pajak agar membayar pajak kendaraan tepat waktu serta mematuhi aturan dalam mengendarai kendaraan.

“Pada penertiban hari pertama petugas berhasil menemukan 31 unit kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) namun yang membayar hanya 22 unit senilai Rp 10.679.560 yang terdiri dari 2 unit kendaraan roda empat sebesar Rp 6.586.650dan kendaraan roda dua sebanyak 20 unit senilai Rp 4.092.560,” katanya.

Allo menambahkan, pajak yang dibayar tersebut akan dikembalikan ke masyarakat Torut dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan lainnya.

Pada penertiban tersebut, petugas juga menginformasikan kepada wajib pajak terkait adanya pembebasan tarif progresif kendaraan mulai 2 Maret 2022-31 Desember 2022.

Pembebasan tarif progresif ini berlaku untuk kendaraan angkutan barang yang terdaftar atas nama pribadi seperti pick up, light truk, blind van, dan sejenisnya.

Selain itu juga berlaku untuk proses kendaraan baru, kendaraan ulangan, mutasi masuk, mutasi keluar, dari dan dalam luar Provinsi Sulawesi Selatan.

“Pembebasan progresif tidak berlaku untuk kendaraan yang terblokir lapor jual/blokir BBN 2,” pungkas Allo dalam keterangan resminya.

Ridwan
Ridwan Selasa, 12 April 2022 16:39
Komentar