TEBARAN.COM,MAKASSAR — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan menggelar rapat evaluasi internal pada Rabu (12/8/2026) untuk membahas status kepengurusan dan keanggotaan PWI di tingkat kabupaten dan kota.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua PWI Sulsel, Suwardi Thahir, serta dihadiri jajaran pengurus seperti Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Abdullah Rattingan, dan Iga K. Dua pengurus lainnya, Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi, turut hadir secara daring.
”Rapat ini digelar untuk mengevaluasi pengurus dan keanggotaan PWI di daerah setelah menerima laporan dari FAS Rahmat yang baru saja mengunjungi sejumlah kabupaten,” ujar Suwardi.
Sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulsel, FAS Rahmat memaparkan temuan lapangan terkait dinamika internal, kendala administrasi, hingga penataan kartu anggota. Beberapa persoalan mendasar yang ditemukan meliputi status Pelaksana Tugas (PLT) Ketua, penertiban keanggotaan, percepatan pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA), serta pentingnya regenerasi kepemimpinan.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian khusus dalam rapat ini antara lain:
PWI Wajo: Membahas usulan penyesuaian nama media pada KTA anggota sesuai tempat kerja saat ini, sekaligus verifikasi keaktifan anggota.
PWI Bone: Penunjukan PLT Ketua yang baru untuk menyegarkan roda organisasi.
PWI Enrekang: Menghadapi krisis regenerasi karena hanya tersisa sekitar tiga anggota yang aktif.
PWI Soppeng, Enrekang, Luwu, Lutim, Lutra, dan Toraja: Memerlukan penyesuaian tata kelola kepengurusan serta keanggotaan.
Rapat juga menyoroti keluhan daerah terkait lambannya pelayanan administrasi KTA pada periode sebelumnya. Suwardi menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan DKP untuk menuntaskan penyesuaian sesuai aturan organisasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Mappiar, menekankan bahwa pembenahan organisasi akan dijadikan fokus utama selama satu tahun ke depan.
”Dalam satu tahun ke depan, penertiban keanggotaan, penyelesaian KTA, regenerasi, reaktivasi KTA, serta penguatan organisasi di daerah harus menjadi pekerjaan bersama,” tegas Mappiar.
Langkah pembenahan dan penunjukan PLT di daerah ini diharapkan dapat memperkuat marwah PWI melalui tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel.(*)