TEBARAN.COM,JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kunjungan kerja sekaligus audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Nufransa Wira Sakti, di Kantor Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemprov Sulsel menyampaikan laporan komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah terkini. Salah satu fokus utama yang dilaporkan adalah postur belanja pegawai, yang saat ini menjadi perhatian serius (atensi) bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain melaporkan kondisi riil keuangan daerah, audiensi ini juga menjadi wadah diskusi mendalam terkait tantangan fiskal yang dihadapi Sulawesi Selatan saat ini. Pemprov Sulsel secara khusus meminta gambaran dan proyeksi terkait Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, termasuk alokasi belanja pegawai ASN untuk Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2026 serta Anggaran Pokok TA 2027.
Proyeksi ini dinilai sangat krusial agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan anggaran yang lebih akurat, responsif, dan akuntabel di tengah dinamika kondisi fiskal saat ini.
Langkah koordinatif ini diharapkan dapat terus memelihara saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui sinergi yang kuat, kapasitas fiskal Sulawesi Selatan diharapkan semakin mantap sehingga berbagai agenda pembangunan serta pelayanan publik di wilayah Sulsel dapat terus berjalan secara berkelanjutan
Perkuat Kapasitas Fiskal Daerah, Pemprov Sulsel Minta Proyeksi Transfer Keuangan TA 2026 dan 2027 ke Kemenkeu
