Keluarga Besar Husniah Talenrang Sampaikan Pernyataan Sikap Terkait Polemik Dugaan Pelanggaran Etika

TEBARAN.COM,GOWA – Keluarga besar Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait polemik dugaan pelanggaran etika yang menyeret nama kepala daerah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Dusun Kaluarrang, Desa Manjappai, Kabupaten Gowa, Sabtu (11/7/2026). Konferensi pers dihadiri empat saudara kandung Husniah Talenrang serta mantan suaminya, Muhammad Khaerul Aco. Sementara dua kakaknya, Komjen Fadil Imran dan Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye, tidak hadir.

Dalam pernyataannya, keluarga besar Putra-Putri Almarhum H. Abdul Hamid Daeng Naba dan Almarhumah Hj. Sitti Siada Daeng Siang menegaskan bahwa sikap mereka diambil berdasarkan pertimbangan keluarga dan bertujuan menjaga integritas serta nama baik keluarga.

Keluarga menyampaikan lima poin pernyataan sikap.

Pertama, keluarga menegaskan bahwa sumpah jabatan Bupati merupakan tanggung jawab pribadi sehingga segala konsekuensi moral, etika, maupun hukum harus dipertanggungjawabkan secara personal oleh pejabat yang bersangkutan.

Kedua, keluarga mengaku telah melakukan validasi internal selama kurang lebih satu tahun terhadap berbagai informasi yang berkembang. Berdasarkan hasil tersebut, mereka menyatakan meyakini telah terjadi dugaan penyimpangan etika, moral, dan norma yang melibatkan Husniah Talenrang bersama Muhammad Basri alias Basri Kajang. Pernyataan tersebut merupakan klaim dari pihak keluarga.

Ketiga, keluarga membantah adanya intervensi ataupun perlindungan hukum dari pihak keluarga, termasuk membantah isu yang mengaitkan Komjen Fadil Imran dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Mereka menegaskan seluruh proses hukum harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku tanpa campur tangan pihak mana pun.

Keempat, keluarga menyatakan mendukung penuh fungsi pengawasan konstitusional DPRD Kabupaten Gowa, termasuk proses yang dijalankan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kelima, keluarga menegaskan bahwa kebenaran dan integritas harus ditempatkan di atas hubungan kekeluargaan. Mereka juga mengajak masyarakat Gowa tetap menjaga situasi yang kondusif, tidak mudah terprovokasi, serta menyerahkan seluruh proses kepada pihak yang berwenang.

Dalam pernyataan penutupnya, keluarga besar berharap seluruh polemik dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku serta mengedepankan kepentingan masyarakat Kabupaten Gowa.