TEBARAN.COM,JAKARTA – Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU., ASEAN Eng., menegaskan bahwa pemerataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) harus menjadi fokus utama pemerintah agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh hak yang sama atas akses pangan bergizi.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Rivai Ras saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Kita di Garuda TV, Rabu malam (8/7/2026), yang mengulas perkembangan implementasi Program MBG di tengah proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, pembangunan dan penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan 3T membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga tingginya biaya distribusi logistik menjadi faktor yang membedakan pelaksanaan program di wilayah 3T dengan daerah perkotaan.
“Wilayah 3T harus menjadi perhatian bersama. Dapur-dapur yang telah memperoleh penugasan perlu dievaluasi secara objektif agar diketahui kelayakannya untuk dilanjutkan, sekaligus memberikan kepastian kepada para mitra yang telah berinvestasi dalam pembangunan SPPG,” ujar Abdul Rivai Ras.
Ia menjelaskan, banyak mitra APPMBGI telah menginvestasikan modal yang tidak sedikit untuk membangun fasilitas, melengkapi peralatan, serta mempersiapkan operasional dapur MBG. Oleh karena itu, hasil evaluasi pemerintah diharapkan tetap memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi investasi yang telah dilakukan para mitra.
Lebih lanjut, Abdul Rivai Ras menilai keberadaan SPPG di wilayah 3T tidak hanya berfungsi menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga mampu menjadi penggerak pembangunan daerah. Kehadiran dapur MBG diyakini dapat memperkuat rantai pasok pangan lokal, membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang selama ini masih tertinggal.
“Persoalan utama di wilayah 3T bukan hanya penyediaan makanan bergizi, tetapi juga biaya logistik yang masih tinggi akibat keterbatasan infrastruktur. Karena itu, penguatan SPPG harus diiringi pembangunan akses jalan, transportasi, dan sistem distribusi yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus didukung kebijakan yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali.
APPMBGI berharap proses evaluasi Program MBG menghasilkan kebijakan yang semakin adaptif, memberikan kepastian bagi para mitra pelaksana, serta memastikan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, khususnya di wilayah 3T, dapat menikmati manfaat program secara merata.
Sumber: Garuda TV – Program Indonesia Kita (8 Juli 2026).