TEBARAN.COM,MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengikuti Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara virtual dari Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (1/7/2026).
Rapat tersebut membahas tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui skema Multi Years Project (MYP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPK memperkuat pencegahan korupsi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan budaya integritas di daerah.
Menurutnya, hasil SPI 2025 menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.
“Perbaikan tata kelola harus dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan. Efektivitas pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada pemenuhan indikator, tetapi juga penguatan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Selain membahas SPI, KPK juga mengevaluasi pelaksanaan program prioritas Pemprov Sulsel melalui skema Multi Years Project agar berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.
Sekda Sulsel Jufri Rahman menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah menjalankan program prioritas melalui MYP senilai Rp3,7 triliun untuk periode anggaran 2025–2027.
“Difokuskan pada pembangunan sektor jalan, irigasi, dan rumah sakit,” kata Jufri.
Ia menegaskan, pendampingan KPK menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan proyek berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulsel Astina Abbas, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr. Evi, serta Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel Andi Ihsan turut memaparkan perkembangan pelaksanaan proyek tahun jamak sesuai bidang masing-masing.
Sebagai informasi, indeks SPI Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 tercatat sebesar 66,55 persen, sedangkan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai 78,18 persen. Kedua indikator tersebut menjadi acuan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (*)