TEBARAN.COM,MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Senin (29/6/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina dan didampingi Fauzi Andi Wawo ini dinyatakan kuorum dengan kehadiran 45 anggota dewan.
Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi mengapresiasi sinergi antara eksekutif dan legislatif yang berhasil membawa LKPD Sulsel TA 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
“Pencapaian ini merupakan prestasi dan bukti nyata sinergi seluruh perangkat daerah didukung jajaran legislatif dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Fatmawati.
Rincian Realisasi Keuangan APBD Sulsel TA 2025:
Pendapatan Daerah: Terealisasi Rp9,38 triliun (90% dari target perubahan Rp10,42 triliun).
PAD: Rp4,74 triliun.
Pendapatan Transfer: Rp4,64 triliun.
Belanja Daerah: Terealisasi Rp9,12 triliun (88,07% dari alokasi perubahan Rp10,36 triliun), didominasi oleh belanja operasi.
SiLPA: Tercatat sebesar Rp208,25 miliar.
Kekayaan Daerah: Nilai aset per 31 Desember 2025 mencapai Rp20,89 triliun dengan ekuitas Rp19,88 triliun.
Kewajiban Daerah Turun Signifikan
Kabar baiknya, Pemprov Sulsel berhasil memangkas jumlah kewajiban (utang) TA 2025 menjadi Rp1,01 triliun. Angka ini turun drastis sebesar 50,97% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mencakup penyelesaian kewajiban bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota secara bertahap sesuai kemampuan fiskal.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada seberapa besar anggaran, tetapi pada seberapa tepat dan berdaya guna setiap rupiah yang kita belanjakan untuk rakyat,” tegas Fatmawati. Rapat paripurna selanjutnya dijadwalkan pada Selasa (30/6/2026) dengan agenda pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Sulsel. (*)