TEBARAN.COM,MAKASSAR – Upaya percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan membutuhkan kerja bersama yang terintegrasi dan tidak hanya bertumpu pada edukasi semata. Intervensi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga berisiko stunting dinilai menjadi kunci untuk mempercepat penanganan masalah tersebut.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Sulsel, Dr Fatmawati ST MEng, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan BKKBN bersama para pemangku kepentingan dalam pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting.
Menurut Fatmawati Rusdi, penanganan stunting harus dilakukan secara konvergen dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga sosial, hingga organisasi kemasyarakatan.
“Kalau tidak ada asupan gizi yang masuk, maka akan sulit mengeluarkan anak dari kondisi stunting. Edukasi tetap berjalan, tetapi kebutuhan dasar anak juga harus dipenuhi,” ujar Fatmawati.
Ia menegaskan, stunting merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari gizi, sanitasi, kesehatan lingkungan, pola asuh hingga kondisi sosial ekonomi keluarga. Karena itu, program penanganan harus berbasis data akurat dengan pendekatan by name by address agar bantuan tepat sasaran.
Fatmawati juga mendorong penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan melibatkan lebih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), organisasi nonpemerintah, serta komunitas sosial.
“Persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan gotong royong dan kepedulian bersama agar intervensi yang dilakukan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan,” katanya.
Selain penanganan terhadap anak stunting, upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui edukasi kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga muda untuk memutus rantai stunting antargenerasi.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting Sulawesi Selatan turun menjadi 23,3 persen dari sebelumnya 27,4 persen pada 2023. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 19,8 persen sehingga membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, Dr Fatmawati ST MEng, mengatakan sebagian besar program BKKBN saat ini difokuskan pada aspek pencegahan melalui Program Bangga Kencana.
Program tersebut mencakup edukasi perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, serta penerapan konsep 4T, yakni tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu dekat jarak kelahiran, dan tidak terlalu banyak melahirkan.
Selain itu, BKKBN terus memperkuat edukasi melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, Kampung Keluarga Berkualitas, serta pendampingan keluarga berisiko stunting di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Ia mengakui keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan program membutuhkan dukungan berbagai pihak. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi langkah penting agar upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat, diharapkan setiap anak di Sulawesi Selatan memiliki kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sebagai fondasi menuju generasi unggul di masa depan. (*)