TEBARAN.COM,MAKASSAR – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti pentingnya penguatan validasi data penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) benar-benar tepat sasaran serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola penyaluran KUR, mulai dari aspek administrasi hingga potensi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.
“Temuan terkait KUR cukup banyak, baik dari sisi tata kelola maupun persoalan kurang tepat sasaran. Karena itu, validasi data menjadi salah satu fokus utama yang kami dalami,” ujar Herman usai memimpin kunjungan kerja BAKN DPR RI di Makassar, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, proses integrasi dan pembaruan data pemerintah yang belum sepenuhnya akurat berisiko menyebabkan bantuan pembiayaan tidak diterima oleh pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, BAKN tengah melakukan pendalaman dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebelum menyusun rekomendasi resmi.
Dalam agenda uji petik tersebut, BAKN menghimpun masukan dari berbagai pihak, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan penyalur KUR, Jamkrida, Kadin, hingga para debitur penerima manfaat.
Meski telah memperoleh sejumlah catatan dari OJK Sulsel, BAKN menegaskan proses evaluasi masih berlangsung dan rekomendasi akhir akan disusun setelah seluruh data daerah terkumpul.
Sulawesi Selatan sendiri merupakan salah satu daerah dengan realisasi penyaluran KUR terbesar di kawasan timur Indonesia. Sepanjang 2025, total penyaluran KUR mencapai Rp16,563 triliun kepada 283.989 debitur. Sektor pertanian menjadi penyerap terbesar dengan nilai mencapai Rp8,46 triliun.
Namun demikian, hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
Persoalan pertama adalah terbatasnya pendampingan usaha bagi pelaku UMKM. Kondisi ini membuat sebagian penerima KUR belum mampu mengelola modal secara optimal untuk meningkatkan produktivitas usahanya.
Selain itu, risiko kredit bermasalah atau kredit macet di Sulsel masih relatif tinggi, terutama pada sektor pertanian. Faktor rendahnya literasi keuangan dan lemahnya manajemen usaha menjadi penyebab utama yang perlu segera dibenahi.
Tantangan lainnya adalah ketimpangan distribusi KUR antarwilayah.
Penyaluran pembiayaan masih terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi seperti Makassar, sementara pelaku usaha di wilayah pedesaan dan daerah terpencil menghadapi keterbatasan akses layanan perbankan serta infrastruktur pendukung.
Kunjungan kerja BAKN DPR RI di Sulawesi Selatan turut dihadiri Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo, Wakil Ketua Amin Ak, serta sejumlah anggota BAKN lainnya yang melakukan pengawasan terhadap efektivitas dan akuntabilitas program KUR di daerah.
Melalui evaluasi ini, BAKN berharap penyaluran KUR ke depan tidak hanya mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola program sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok daerah.