TEBARAN.COM,MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota sebagai langkah memperkuat keterhubungan antara masyarakat dan lembaga legislatif daerah.
Menurut Aliyah, aspirasi masyarakat tidak boleh hanya menjadi perhatian menjelang pemilihan umum, tetapi harus menjadi bagian penting dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Usulan tersebut disampaikan saat dirinya menjadi narasumber dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Inklusivitas Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Lokal” yang diselenggarakan oleh DPW PGK Sulawesi Selatan, Sabtu (6/6/2026).
Aliyah menjelaskan, DPR RI saat ini memiliki Badan Aspirasi Masyarakat yang berfungsi menampung berbagai masukan dan keluhan warga. Model serupa, menurutnya, layak diterapkan di tingkat daerah agar berbagai persoalan masyarakat dapat tersalurkan secara lebih terstruktur dan memperoleh tindak lanjut yang jelas.
“Di DPR RI terdapat Badan Aspirasi Masyarakat yang menjadi ruang penyaluran berbagai masukan dari masyarakat. Model seperti ini layak dipertimbangkan untuk dihidupkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar aspirasi warga dapat terakomodasi lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Aliyah.
Ia menilai kehadiran BAM di DPRD akan memperkuat fungsi representasi dan pengawasan lembaga legislatif, sekaligus menjadi jembatan yang efektif antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Aliyah juga berbagi pengalaman mengenai dinamika demokrasi di Kota Makassar yang dikenal memiliki masyarakat aktif dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Menurutnya, karakter tersebut merupakan modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain menyoroti pentingnya kanal aspirasi publik, Aliyah turut mengajak generasi muda mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kontribusi anak muda tidak cukup hanya melalui aktivitas di media sosial, tetapi juga harus diwujudkan melalui keterlibatan langsung di tengah masyarakat.
“Anak-anak muda harus hadir menjadi bagian dari solusi. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan perspektif baru yang sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” katanya.
Aliyah menambahkan, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila masyarakat diberikan ruang yang luas untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda harus terus diperkuat.
“Pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari mendengarkan masyarakat. Ketika aspirasi warga dapat tersalurkan dengan baik, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Diketahui, DPW PGK Sulawesi Selatan merupakan organisasi yang menghimpun berbagai elemen masyarakat untuk membangun ruang dialog, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah.