TEBARAN.COM,JAKARTA – Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) meminta pemerintah untuk memprioritaskan penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dalam negeri sebelum memperluas layanan ke Jeddah, Arab Saudi. Organisasi tersebut menilai masih banyak persoalan yang perlu dibenahi, terutama terkait kualitas layanan, pengawasan, serta pemerataan program di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Apa yang Terjadi?
APPMBGI menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah memperluas manfaat Program MBG, termasuk bagi anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Namun, asosiasi menilai kondisi pelaksanaan program di Indonesia saat ini belum cukup kuat untuk mendukung ekspansi internasional.
Siapa yang Menyampaikan?
Ketua Umum DPP APPMBGI, Dr. Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa keberhasilan program di dalam negeri harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah melangkah ke luar negeri.
“Pemerintah perlu membuktikan keberhasilan Program MBG di Indonesia terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi ke luar negeri agar keberlanjutannya dapat dipercaya publik,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Mengapa APPMBGI Menolak Ekspansi Terburu-buru?
Menurut Abdul Rivai Ras, sejumlah persoalan masih membayangi pelaksanaan Program MBG. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), dari 27.208 dapur MBG yang beroperasi sejak Januari 2025, sebanyak 8.182 dapur pernah dikenai sanksi penangguhan akibat berbagai pelanggaran.
Pelanggaran tersebut mencakup kasus keracunan makanan, dugaan markup harga bahan baku, hingga ketidakpatuhan terhadap standar sanitasi dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hingga akhir Mei 2026, masih terdapat 2.213 dapur MBG yang berstatus dibekukan.
Di Mana Persoalan Terbesar Terjadi?
APPMBGI menyoroti wilayah 3T sebagai daerah yang masih menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan Program MBG. Anak-anak yang rentan mengalami stunting di kawasan tersebut dinilai belum mendapatkan akses layanan yang memadai.
Selain keterbatasan jumlah dapur, tantangan lain meliputi kualitas gizi makanan, keamanan pangan, distribusi logistik, serta keterbatasan infrastruktur pendukung.
Kapan Ekspansi Dinilai Layak Dilakukan?
Menurut APPMBGI, ekspansi Program MBG ke luar negeri sebaiknya dilakukan setelah pemerintah berhasil membangun model pelaksanaan yang efektif dan berkelanjutan di wilayah terpencil Indonesia.
“Ekspansi internasional sebaiknya dilakukan setelah kita memiliki model percontohan yang sukses di wilayah 3T dan daerah terpencil dalam negeri,” kata Abdul Rivai Ras.
Bagaimana Solusi yang Ditawarkan?
Sebagai mitra strategis pemerintah, APPMBGI menyatakan siap mendukung penguatan Program MBG melalui sejumlah langkah, antara lain:
Peningkatan kapasitas mitra pengelola dapur MBG.
Penguatan sistem pengawasan dan transparansi rantai pasok.
Peningkatan standar keamanan pangan dan sanitasi.
Pengembangan model dapur khusus untuk wilayah 3T yang menyesuaikan kondisi logistik dan infrastruktur setempat.
APPMBGI berharap Badan Gizi Nasional dapat mempertimbangkan rekomendasi tersebut agar Program MBG mampu memberikan dampak maksimal dalam menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebelum diperluas ke luar negeri.