TEBARAN.COM,MAKASSAR — Keputusan panitia menggelar Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan di Graha Pena Fajar, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, pada 2 Juni 2026 mendatang, menuai kritik dari sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Penyelamat PWI Sulsel.
Sebelumnya, panitia melalui Juru Bicara Konferprov PWI Sulsel, Muhammad Arafah, menyampaikan bahwa penetapan Graha Pena dilakukan setelah mempertimbangkan aspek kenyamanan, keamanan, kapasitas ruangan, hingga area perparkiran.
Panitia juga mengaku telah meninjau beberapa lokasi rekomendasi Pemerintah Provinsi Sulsel, termasuk Aula Jusuf Kalla dan Gedung Mulo, namun dinilai belum memadai untuk menampung sekitar 400 peserta dan peninjau konferensi.
Meski demikian, keputusan tersebut justru memunculkan polemik baru di internal organisasi.
Ketua Forum Penyelamat PWI Sulsel, Arfandi Palallo, menilai pemilihan Graha Pena Fajar sebagai lokasi konferensi berpotensi menimbulkan persepsi ketidaknetralan dalam proses pemilihan Ketua PWI Sulsel.
“Ini bukan semata soal gedung atau fasilitasnya, tetapi menyangkut persepsi independensi dan rasa keadilan seluruh peserta konferensi. Lokasi konferensi harus steril dari kesan keberpihakan,” ujar Arfandi.
Ia mengakui alasan teknis yang disampaikan panitia terkait kapasitas dan keamanan memang dapat dipahami. Namun menurutnya, pemilihan tempat pelaksanaan konferensi organisasi profesi wartawan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, melainkan juga aspek etik dan psikologis peserta.
“PWI Sulsel saat ini sedang menghadapi krisis kepercayaan internal. Karena itu seluruh proses konferensi, termasuk penentuan venue, harus mampu menghadirkan rasa netral bagi semua pihak,” katanya.
Arfandi menilai penggunaan Graha Pena Fajar dapat memunculkan asumsi publik bahwa arena konferensi berada dalam pengaruh kelompok tertentu, mengingat adanya kedekatan historis maupun emosional sebagian pihak terhadap lokasi tersebut.
“Kalau sejak awal sudah muncul persepsi keberpihakan, maka hasil konferensi dikhawatirkan akan terus dipersoalkan. Padahal yang dibutuhkan PWI Sulsel hari ini adalah rekonsiliasi dan pemulihan marwah organisasi,” tegasnya.
Forum Penyelamat PWI Sulsel pun meminta panitia membuka ruang komunikasi dengan seluruh unsur peserta konferensi untuk mempertimbangkan lokasi alternatif yang lebih netral dan diterima bersama.
“Demokrasi organisasi harus dimulai dari proses yang bersih, transparan, dan independen. Tempat pelaksanaan konferensi semestinya menjadi ruang bersama seluruh anggota, bukan lokasi yang menimbulkan tafsir keberpihakan,” tutup Arfandi.