TEBARAN.COM,MAKASSAR, — Pemerintah Kota Makassar, mempercepat proses pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kecamatan Tamalate, sebagai langkah mengurai kemacetan yang kian padat di kawasan selatan Kota Makassar.
Salah satu upaya dilakukan yakni percepatan administrasi dan penyelesaian pembebasan lahan agar proyek pembangunan Jembatan Kembar Barombong segera direalisasikan.
Dalam pertemuan yang dipimpin Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga Sulsel di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (26/5/2026).
Munafri menegaskan, Pemkot Makassar siap mendukung seluruh kebutuhan administrasi maupun teknis pembebasan lahan yang diperlukan Pemerintah Provinsi Sulsel agar pembangunan jembatan dapat segera direalisasikan.
“Pada dasarnya Pemerintah Kota Makassar siap men-support segala kebutuhan, baik data, aturan maupun administrasi yang diinginkan oleh pemerintah provinsi untuk kami siapkan,” ujar Munafri.
Luas lahan yang akan dibebaskan diperkirakan di bawah 3 hektare dengan panjang proyek sekitar 800 meter.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Kembar Barombong menjadi salah satu proyek strategis yang sangat penting bagi Kota Makassar, karena akses lintas kabupaten tetangga.
Pasalnya, kawasan Barombong selama ini menjadi titik kemacetan atau bottleneck yang cukup serius, terutama pada jam kerja pagi atau pulang saat sore hari.
Munafri menyebut percepatan pembangunan jembatan Barombong, nantinya akan berdampak besar terhadap kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendukung konektivitas antarwilayah di Kota Makassar dan daerah penyangga.
“Proses pembangunan jembatan, akan berdampak sangat baik bagi Masyarkat umum, melintas di Kota Makassar, mengingat jembatan ini menjadi salah satu bottleneck yang menjadi persoalan di kota ini,” katanya.
Pemkot Makassar, menargetkan proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Barombong rampung pada Juni 2026. Berita peristiwa
Munafri memastikan seluruh proses pengadaan lahan berada dalam status clear and clean sebelum pembangunan fisik dimulai.
Dalam skema pembangunan ini, Pemkot Makassar bertanggung jawab penuh terhadap penyediaan dan pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga Sulsel.
Berbagai langkah strategis kini dipercepat, termasuk koordinasi intensif dengan pihak pengembang kawasan seperti PT GMTD terkait penyelesaian fasilitas umum maupun area penghubung yang masuk dalam jalur pembangunan jembatan.
Sementara, Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Andi Ihsan menjelaskan proses pembebasan lahan, baik di area GMTD maupun sisi Barombong, sudah berjalan
“Kewajiban kami seperti yang disampaikan Pak Gubernur adalah menyiapkan lahan. Landasan dari jembatan ini sudah berproses, baik dari sisi GMTD maupun landasan yang ada di wilayah Barombong. Semua sudah berproses di dinas terkait yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah mengajukan surat permohonan pinjam pakai lahan kepada Pemerintah Kota Makassar sebagai bagian awal penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Namun, mekanisme tersebut dinilai belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena itu, hasil pembahasan internal melahirkan dua opsi solusi.
Salah satunya melalui pemberian Surat Pernyataan Penguasaan/Jaminan Menguasai (SPJM) dari kepala daerah sebagai bentuk penguatan legalitas dan akuntabilitas bagi pemerintah provinsi untuk melanjutkan proses redesain pembangunan jembatan.
“Dari hasil rapat internal, kami memberikan dua opsi, salah satunya melalui SPJM dari kepala daerah selaku Wali Kota. Ini menjadi penguatan akuntabilitas bagi kami untuk melaksanakan redesain yang insyaallah akan kami lanjutkan pada tahun 2027,” sambung Andi Ihsan.
Dia juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan alokasi anggaran awal sebesar Rp100 miliar pada tahun anggaran 2027 untuk mendukung pembangunan fisik jembatan.
“Perlu saya jelaskan juga bahwa untuk tahun anggaran 2027, anggaran Dinas PU Bina Marga Sulsel sudah kami alokasikan sebesar Rp100 miliar terkait awal pembangunan jembatan,” katanya.