TEBARAN.COM,MAKASSAR — Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan mulai melakukan konsolidasi organisasi dengan menyerahkan surat keputusan (SK) kepengurusan kepada 21 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN kabupaten/kota di Sulsel.
Penyerahan SK berlangsung di Hotel Mercure Pettarani Makassar, Senin (18/5/2026), dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi.
Dari total 24 kabupaten/kota di Sulsel, masih terdapat tiga daerah yang belum menerima SK kepengurusan, yakni Pinrang, Barru, dan Soppeng. Ketiga daerah tersebut disebut belum membentuk formatur kepengurusan.
Momentum penyerahan SK itu menjadi titik awal konsolidasi baru PAN Sulsel hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, meminta seluruh pengurus baru segera bergerak menjalankan program kerja partai dan memperkuat kehadiran PAN di tengah masyarakat.
Menurutnya, orientasi partai tidak hanya fokus pada agenda politik elektoral, tetapi juga kerja nyata untuk membantu masyarakat melalui berbagai sektor.
“Bantu rakyat baik melalui pendidikan, kesehatan, sosial budaya, advokasi kebijakan, maupun memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan daerah atau publik,” kata Viva Yoga kepada wartawan, Senin malam.
Ia menegaskan, setelah menerima SK, seluruh pengurus diminta segera melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) dan Musyawarah Ranting (Musran) guna mempercepat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput.
Selain itu, Viva juga menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi internal partai melalui Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) hingga Latihan Kader Amanat Madya (LKAM).
“Ketua baru harus fokus melaksanakan perkaderan partai. Mencetak kader militan ideologis sebagai garda terdepan PAN,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, isu politik nasional turut menjadi pembahasan, termasuk arah PAN menghadapi Pemilihan Presiden 2029. Namun, Viva meminta kader di daerah tidak terlalu jauh berspekulasi terkait arah koalisi maupun dukungan capres.
Ia menegaskan seluruh keputusan politik nasional menjadi kewenangan Ketua Umum PAN bersama DPP PAN.
“Untuk pemilu presiden 2029, serahkan saja sepenuhnya kepada ketua umum PAN dan DPP PAN untuk menentukan langkah terbaik bagi bangsa dan negara,” tegasnya.
Meski berlangsung sederhana, penyerahan SK tersebut dinilai sarat pesan konsolidasi dan penguatan struktur partai agar PAN tetap aktif bergerak dan hadir di tengah masyarakat.