TEBARAN.COM,JAKARTA – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi fokus utama diskursus kebijakan nasional. Bukan sekadar agenda bagi-bagi makanan, program ini dipandang sebagai arsitektur strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pentingnya tata kelola dalam program ini ditegaskan oleh Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Glenny Kairupan, dalam pertemuannya dengan Ketua Umum APPMBGI, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Disiplin Tinggi dan Standar Nasional
Glenny menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada kemampuan membangun sistem yang presisi, aman, dan berkelanjutan.
”Program MBG menyangkut kualitas generasi masa depan. Karena itu, tata kelolanya harus dibangun dengan presisi tinggi dan disiplin yang sangat kuat,” ujar Glenny dalam arahannya kepada jajaran pengurus DPP APPMBGI.
Ia mengingatkan bahwa kegagalan dalam aspek pengawasan atau rantai distribusi dapat berdampak fatal, mulai dari risiko keamanan pangan hingga hilangnya kepercayaan publik.
Oleh karena itu, diperlukan standar nasional yang ketat, manajemen rantai pasok modern, serta sistem audit berbasis teknologi digital untuk deteksi dini penyimpangan.
Mendorong Ekonomi Sirkular Lokal
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah penciptaan ekosistem ekonomi sirkular.
Glenny memaparkan bahwa MBG harus mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi kerakyatan.
”MBG harus memberi manfaat ekonomi langsung. Petani, nelayan, peternak, koperasi, hingga UMKM pangan lokal harus menjadi bagian dari ekosistem ini,” tegasnya.
Melalui pendekatan ini, kebutuhan bahan pangan tidak dipasok oleh perusahaan besar secara terpusat, melainkan melibatkan pelaku usaha di daerah. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga mendukung agenda green economy dengan menekan jejak karbon distribusi.
Belajar dari Praktik Global
Secara internasional, program serupa telah sukses dijalankan di berbagai negara dengan pendekatan tata kelola yang
sistematis:
Jepang & Finlandia: Fokus pada integrasi pendidikan pangan dan standar higienitas yang disiplin.
Brasil: Mewajibkan pengadaan pangan dari petani kecil lokal untuk penguatan ekonomi pedesaan.
India: Menjadikan makan sekolah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan partisipasi pendidikan.
Tantangan dan Kolaborasi
Meski penuh potensi, APPMBGI mengakui tantangan operasional MBG sangat besar, mengingat jutaan porsi harus didistribusikan setiap hari dengan standar nutrisi yang konsisten.
Guna meminimalisir risiko moral hazard, APPMBGI mendorong penguatan collaborative governance antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha.
”Keberhasilan MBG akan ditentukan oleh kemampuan Indonesia membangun sistem yang transparan dan berkelanjutan.
Jika dikelola dengan presisi, ini akan menjadi fondasi pembangunan manusia paling penting dalam dua dekade ke depan,” pungkas Glenny.