TEBARAN.COM,MAKASSAR — Pemberitaan yang beredar di media online dan media sosial terkait dugaan rangkap jabatan di RSUD Haji menuai perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. dr. Evi Mustikawati Arifin, Sp.KK., M.Kes, menegaskan bahwa informasi yang mengarah kepada dirinya tidak benar.
Ia membantah tegas isu yang menyebut dirinya masih merangkap jabatan sebagai Direktur RS Haji.
“Berita tersebut tidak benar. Sejak 1 November saya dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan sejak saat itu saya tidak lagi menjabat sebagai Direktur RS Haji. Posisi direktur definitif telah dijabat oleh dr. Rachma Syahrir, Sp.KK., M.Kes,” jelas Evi.
Menurutnya, jika merujuk pada papan struktur internal RSUD Haji yang masih mencantumkan namanya, hal tersebut semata persoalan teknis administratif yang belum diperbarui.
“Bisa saja papan struktur belum diganti, itu hal yang biasa. Namun secara administrasi, saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur RS Haji sejak dilantik sebagai Kadinkes,” lanjutnya.
Evi juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum jelas kebenarannya.
“Saya tegaskan, tidak ada rangkap jabatan hingga hari ini. Informasi yang beredar tersebut tidak benar,” tegasnya.
Diketahui, Evi Mustikawati Arifin resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada 1 November 2025.
Pelantikan ini menandai awal kepemimpinan baru dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan.
Selama menjabat, sejumlah capaian telah diraih, di antaranya:
Penghargaan Terbaik Regional 2 Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tingkat nasional pada Desember 2025, dengan capaian kehadiran peserta terbanyak.
Peningkatan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan HPV DNA sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan perempuan.
Percepatan deteksi tuberkulosis (TBC) melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk skrining pada kelompok berisiko.
Penguatan komitmen kesehatan pegawai di lingkungan Pemprov Sulsel sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
Transformasi dan pemerataan layanan kesehatan, termasuk redistribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan agar layanan lebih merata dan mudah diakses masyarakat.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat.