PBB Diperkirakan akan Melakukan Voting terhadap Draf Resolusi tentang Selat Hormuz, Hari Selasa Ini

TEBARAN.COM,JAKARTA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada hari ini, Selasa (7/04/2026) terhadap draf resolusi untuk melindungi pelayaran komersial melalui Selat Hormuz.
Menurut para diplomat, suara yang akan diberikan dalam bentuk yang jauh lebih lunak setelah Tiongkok yang memegang hak veto, menentang otorisasi penggunaan kekuatan militer.
Harga minyak global telah melonjak sejak AS dan Israel menyerang Iran pada akhir Februari lalu, memicu konflik yang telah berlangsung selama lebih dari lima minggu.

Akibatnya, Teheran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran energi yang vital di kawasan Timur Tengah.
Ketua DK PBB yang beranggotakan 15 negara saat ini, Bahrain telah berupaya untuk mengamankan resolusi dengan melibatkan beberapa rancangan yang berupaya mengatasi penentangan dari Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain.
Draf rancangan resolusi terbaru, menurut Reuters, menghilangkan otorisasi eksplisit penggunaan kekuatan militer.
Poin Penting Draf Resolusi
• Mendesak koordinasi pertahanan, tetapi tidak ada otorisasi penggunaan kekuatan setelah Tiongkok menyampaikan keberatan.
• Diplomat mengatakan teks yang telah diperlunak memiliki peluang lebih baik, tetapi hasil pemungutan suara masih belum pasti.
• Iran yang menolak pembukaan kembali Selat Hormuz, menuntut diakhirinya perang secara permanen di tengah tekanan AS.
Sebaliknya, teks tersebut sangat mendorong negara-negara yang tertarik pada penggunaan jalur maritim komersial di Selat Hormuz untuk mengoordinasikan upaya, yang bersifat defensif, sesuai dengan keadaan, untuk berkontribusi dalam memastikan keselamatan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz.
Teks tersebut menyebutkan bahwa kontribusi dapat mencakup pengawalan kapal dagang dan komersial, dan juga mendukung tindakan untuk mencegah upaya menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz.
Para diplomat mengatakan versi yang lebih lunak memiliki peluang lebih baik untuk disahkan, tetapi masih belum jelas apakah akan berhasil.
Hal ini membutuhkan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetap DK PBB, yaitu Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan AS.
Bahrain yang mendapat dukungan oleh negara-negara Teluk Arab lainnya dan Washington, mengeluarkan draf rancangan resolusi DK PBB pada Kamis lalu (2/04/2026) yang akan mengizinkan “semua cara defensif yang diperlukan” untuk melindungi pelayaran komersial, tetapi, pemungutan suara ditunda pada hari Jumat dan Sabtu.
Bahrain sebelumnya telah menghapus referensi eksplisit tentang penegakan aturan yang mengikat.
Cina Tolak Penggunaan Kekerasan
Pada Kamis lalu, China menentang resolusi yang mengizinkan penggunaan kekuatan, dengan mengatakan bahwa hal ini akan melegitimasi penggunaan kekuatan militer yang melanggar hukum dan tanpa pandang bulu, yang pasti akan menyebabkan eskalasi situasi lebih lanjut dan menimbulkan konsekuensi serius.
Iran mengatakan pada hari Senin (6/04/2026) bahwa mereka menginginkan akhir yang permanen untuk perang tersebut, dan menolak tekanan untuk membuka kembali Selat Hormus.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa negara itu dapat “disingkirkan” jika tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkannya, pada Selasa malam (7/04/2026) untuk mencapai kesepakatan.
Menlu China, Wang Yi mengatakan pada hari Minggu (5/04/2026) setelah berbicara dengan Menlu Rusia bahwa China bersedia untuk terus bekerja sama dengan Rusia di DK PBB dan berupaya untuk menenangkan situasi di Timur Tengah.
Wang mengatakan cara mendasar untuk menyelesaikan masalah Selat Hormuz adalah dengan mencapai gencatan senjata sesegera mungkin.
China adalah pembeli minyak terbesar di dunia yang melewati Selat tersebut. (arabnews)