Logo Header

Bencana Banjir di Sintang Kalbar, Idham Arsyad: Pemerintah Abai Masalah Reforma Agraria

Ridwan
Ridwan Selasa, 16 November 2021 15:21
Idham Arsyad.
Idham Arsyad.

TEBARAN.COM, MAKASSAR – Idham Arsyad menyoroti bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimatan Barat (Kalbar) yang belum juga surut.

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) ini menyebut banjir yang sudah tiga pekan menyebabkan 12 dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang terendam, akibatnya ribuan warga mengungsi dan sejauh ini menelan 3 korban jiwa.

Idham mengatakan meluapnya debit air di sungai Kapuas dan sungai melawi tersebut dipicu oleh hujan yang sangat lebat dan deforestasi hutan Kalbar secara massif. Idham mengutip data yang dikeluarkan oleh Greenpeace dan REDD ++.

“DAS Kapuas dan melawi habis oleh perkebunan sawit, jadi kita melihat pemerintah sangat memanjakan Sawit dan abai terhadap masalah lingkungan,” ujar Ketua Pokja Masyarakat Sipil Kementerian Desa PDTT ini, Senin, 15 November 2021.

Hal itu lanjut alumni PMII Cabang Makassar ini, merujuk pada data global forest watch, dari tahun 2002-2020 kalbar kehilangan 1.25 juta ha hutan primer basah, menyumbang 36% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama.

Sepanjang 2001-2019 hutan Kalimantan berkurang 4 juta ha dari total 28.9 juta ha. Sedangkan analisa REDD ++ kalbar pada 2020 menyebutkan rata-rata deforestasi kalbar seluas 68.840 ha dan degradasi hutan mencapai 10.837 ha/tahun.

“Pemerintah sangat mementingkan bisnis. Apalagi cuitan Bu Menteri Kehutanan sangat mewakili apa yang menjadi ruh dari pemerintah sekarang, bahwa pembangunan tidak boleh kalah oleh isu lingkungan,” ujar pria kelahiran Polman ini.

Idham mengatakan, apa yang menjadi kekhawatiran pada saat UU Ciptaker disahkan terbukti sekarang, kewajiban atas hutan minimal 30% di sekitar sudah tidak ada, sehingga perkebunan semakin ekspansif menggarap lahan.

“Beda halnya jika lahan itu diberikan kepada Masyarakat adat dan Petani, ga mungkin masyarakat adat akan merusak tanahnya sendiri,” kata politisi Partai PKB ini sembari menjelaskan bahwa sampai saat ini program reforma agraria belum berjalan.

Yang ada saat ini hanyalah sertifikasi atas tanah yang digarap. Namun menurutnya, persoalan utama reforma agraria yaitu penyelesaian ketimpangan agrarian sama sekali tidak diselesaikan.

Belajar dari apa yang terjadi di Kabupaten Sintang, dengan melihat ke depan masalah banjir akan sering terjadi di berbagai wilayah, mengingat deforestasi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Karena itu, Idham meminta berhentikan penebangan pohon.

“Pemerintah harus menghentikan sikap jor-joran mengakomodasi pembabatan hutan atas nama pembangunan. Dan kami meminta agar reforma agrarian segera dijalankan agar hutan dapat dijaga oleh masyarakat adat dan Petani,” tegasnya.

“Kami haqul yakin, kearifan local masyarakat adat kita tidak mungkin akan menyebabkan hutan gundul yang pada akhirnya akan menyebabkan bencana parah melanda Indonesia,” pungkas pendiri Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan itu.

Ridwan
Ridwan Selasa, 16 November 2021 15:21
Komentar