TEBARAN.COM,BEIRUT – Pasukan Penjaga Perdamaian Sementara PBB atau United Nation Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon, melaporkan tiga personelnya gugur di Lebanon selatan dalam waktu 24 jam terakhir.
Ketiga personel yang gugur tersebut seluruhnya berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut pernyataan PBB yang dirilis pada Senin (30/03/2026), ledakan yang “tidak diketahui asal usulnya” menghancurkan sebuah kendaraan di dekat kota Bani Haiyyan, yang menyebabkan gugurnya dua personel pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia. Dua personel lainnya terluka, satu luka parah.
Peristiwa itu terjadi hanya beberapa jam setelah penjaga perdamaian lainnya gugur setelah pangkalan UNIFIL terkena proyektil penjajah zionis Israel di dekat desa Adchit al-Qusayr, di Lebanon selatan, pada Minggu (29/03/2026).
Pejabat PBB mengonfirmasi bahwa korban jiwa pertama adalah Praka Farizal Rhomadhon.
Dalam serangan kedua, dua prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalyon Mekanis (Satgas Yonmek) XXIII-S/UNIFIL gugur.
Kedua korban serangan brutal militer Israel itu adalah Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.
Saat kejadian, keduanya sedang berusaha mengevakuasi prajurit TNI lain yang terluka. Namun, dalam perjalanan konvoi itu diserang Zionis Israel.
Menyusul insiden tersebut, UNIFIL mengatakan pihaknya telah meluncurkan penyelidikan atas kedua peristiwa tersebut pada Ahad malam hingga Senin, tetapi tidak mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas kematian itu.
PBB mengatakan pada hari Senin (30/03/2026) bahwa setiap serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaiannya merupakan “pelanggaran berat” terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.
Resolusi itu diadopsi pada 2006 dan merupakan kesepakatan internasional yang bertujuan mengakhiri perang 34 hari antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.
Pokok utamanya meliputi gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel, pelucutan senjata kelompok bersenjata (termasuk Hizbullah) di selatan Sungai Litani, dan peningkatan pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL).
“Ini hanyalah salah satu dari sejumlah insiden baru-baru ini yang membahayakan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian,” tulis Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah postingan di X, yang menyerukan akuntabilitas.
Tanggapan Pemerintah Indonesia
Menanggapi jatuhnya korban yang pertama, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengonfirmasi bahwa penjaga perdamaian tersebut adalah warga negara Indonesia.
Menlu Sugiono menegaskan bahwa kehilangan apapun terhadap pasukan penjaga juga menyampaikan kecaman keras atas serangan Israel di Lebanon selatan.
Suara dari Parlemen
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono juga ikut buka suara terkait gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL di Lebanon.
Menurut Dave, pemerintah perlu melihat kembali efektivitas misi perdamaian tersebut di tengah pertempuran yang terus berlanjut.
“Ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi ataupun juga melihat apakah keberadaan prajurit kita ini benar-benar berfungsi atau tidak, karena jelas dengan adanya serangan yang terus berlanjut, bahkan sampai menewaskan prajurit kita,” kata Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (30/03/2026).
Dave mempertanyakan apakah posisi pasukan TNI di Lebanon saat ini masih sebagai penjaga perdamaian atau justru terjebak dalam pusaran konflik.
“Saat ini apakah keberadaan kita berguna untuk menjaga perdamaian atau justru malah menjadi target serangan IDF,” ujar Dave.
Dengan mencermati kondisi keamanan yang kian mengkhawatirkan, Dave menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi penarikan personel. Ia merujuk pada langkah negara lain yang memiliki keresahan serupa.
“Saya juga sempat baca tadi katanya ada salah satu negara Eropa Barat, Italia tepatnya, menyampaikan siap menarik personilnya dari sana. Maka itu apakah kita harus mengambil langkah tersebut, tentu harus ada pertimbangan dan juga harus ada komunikasi,” lanjut Dave.
Menurut Dave, misi utama TNI dalam UNIFIL adalah menjaga perdamaian. Namun, fakta di lapangan menunjukkan situasi sudah bergeser menjadi zona perang aktif yang menyulitkan pelaksanaan misi.
Terkait desakan penarikan mundur, Komisi I menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah.
Dave menegaskan pentingnya investigasi mendalam untuk memastikan penyebab jatuhnya korban jiwa dari pihak Indonesia.