Logo Header

ACC Sulawesi Nilai Tuntutan Nurdin Abdullah Sangat Ringan

Jusrianto
Jusrianto Senin, 15 November 2021 20:03
Nurdin Abdullah. (INT)
Nurdin Abdullah. (INT)

TEBARAN.COM, MAKASSAR – ACC Sulawesi menilai tuntutan dari JPU KPK terhadap terdakwa Nurdin Abdullah sangat ringan. Itu apabila melihat ancaman pidana pada Pasal yang didakwakan, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

Wakil Ketua Eksternal ACC Sulawesi Hamka mengatakan, tuntutan 6 tahun hanya 1/3 dari ancaman pidananya.

“Sementara jika dibandingkan dengan beberapa kasus kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan gubernur di daerah lain; Irwandi Yusuf (Aceh) dengan tuntutan 10 tahun (denda Rp500 juta, dan subsider 6 bulan kurungan), Ridwan Mukti (Bengkulu) dengan tuntutan 10 tahun (denda Rp400 juta atau subsider 4 bulan kurungan), Zumi Zola (Jambi) dengan tuntutan 8 tahun penjara (denda Dp1 miliar subsider 6 bulan kurungan), tuntutan terhadap Nurdin Abdullah sangat ringan,” ungkapnya melalui rilis yang diterima, Senin (15/11/2021).

Ringannya tuntutan terhadap Nurdin Abdullah menunjukan KPK tidak melihat konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan Nurdin Abdullah sebagai rangkaian dari korupsi yang hidup akibat sistem politik (political corruption), yang memiliki relasi dengan pembiayaan politik, pra dan pasca Pilgub Sulsel tahun 2018.

“Salah satunya dengan mengambil keuntungan (gratifikasi dan suap) dalam pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh swasta yang juga merupakan bagian dari oligarki lokal dimana Nurdin sebagai ‘intelektual dader’ nya,” bebernya.

Kata dia, korupsi politik mempunyai dampak besar karena selain merusak tatanan sosial, ekonomi juga merusak sistem politik. Pembiayaan politik yang mahal secara continu melahirkan dampak korupsi politik dalam skala massif.

Khusus Sulsel sendiri, kasus ini mestinya menjadi momen baik untuk mengevaluasi pembiayaan dan pengerjaan proyek infrastruktur yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasannya.

Selama ini pengerjaan proyek infrastruktur di Sulsel berada dalam ‘ruang gelap’ dimana transparansi dan akuntabilitasnya diragukan.

“Ringannya tuntutan terhadap Nurdin Abdullah juga menunjukan KPK abai terhadap harga demokrasi lokal yang telah dibayar mahal oleh masyarakat Sulsel pada Pilgub 2018 lalu,” katanya.

Dengan sederet prestasi yang disandangnya (salah satunya tokoh pilihan Bung Hatta Anti Corruption Award), masyarakat Sulsel telah menjatuhkan pilihannya kepada Nurdin Abdullah yang ternyata dikemudian hari dikhianatinya.

“Namun dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan dirinya beserta rangkaian suap yang terjadi membuat publik Sulawesi Selatan merasa salah menggantungkan harapan. Penghukuman yang maksimal adalah tidak lain untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Tuntutan JPU KPK juga menunjukan tidak pekanya KPK dalam melihat problematika hukum yang berubah. Baru-baru ini Mahkamah Agung telah mencabut PP No 99 Tahun 2012, yang memiliki semangat punishment yang sejalan dengan rasa keadilan publik.

Pembatalan PP ini menjadi langkah mundur dalam pemberantasan korupsi. Sebab, hukuman yang akan dijalani oleh terpidana korupsi akan lebih singkat, terlebih jika vonis yang dijatuhkan juga rendah sebagai akibat dari konstruksi tuntutan yang ringan.

“Sehingga mestinya hal ini dapat diantisipasi oleh KPK dengan memberikan tuntutan maksimal sesuai ancaman pidana untuk memberikan efek jera (shock therapy) sehingga menunjukan KPK peka terhadap aspirasi rakyat yang menghendaki tuntutan dan putusan yang seberat-beratnya,” ungkapnya.

Melihat rendahnya tuntutan JPU KPK tersebut, ACC Sulawesi mengharapkan agar majelis hakim lebih memperhatikan situasi ini dengan mengambil langkah progresif, berani menjatuhkan hukuman maksimal sebagaimana ancaman pada pasal yang didakwakan dan mengabaikan tuntutan rendah dari JPU KPK.

“Hal ini agar memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat kejahatan korupsi merupakan kejahatan extra ordinary crime. Maka perlu komitmen yang tegas dari majelis hakim terhadap kasus-kasus korupsi,” tegasnya.

Diketahui, pada sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (15/11/2021), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membacakan tuntutan terhadap Gubernur Non Aktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Tuntutan KPK menyatakan Nurdin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUMP dan pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

JPU KPK menyatakan Nurdin Abdullah terbukti menerima suap senilai 150 ribu dolar Singapura (sekitar Rp1,596 miliar) dan Rp2,5 miliar serta gratifikasi senilai Rp7,587 miliar dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,128 miliar) sehingga total seluruhnya adalah sekitar Rp13,812 miliar.

Tuntutan itu disertai dengan menjatuhkan Pidana 6 tahun Penjara denda 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menetapkan agar terdakwa membayar wang pengganti kepada negara sebesar Rp3,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp3,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan Menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Jusrianto
Jusrianto Senin, 15 November 2021 20:03
Komentar